BIRO RENBANG POLDA KALBAR

LAUNCHING APLIKASI RKAKL - DIPA TA. 2013 OPERATOR SATKER AGAR SEGERA MEMPERSIAPKAN PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF SATKER TA. 2013

2012-02-11T17:36:00.004+07:00

AGAR MEMPERSIAPKAN DOKUMEN RENCANA PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF TA. 2013 DENGAN MENGACU KEPADA BASELINE RKAKL - DIPA YANG TELAH DISUSUN PADA TAHUN 2011 MENGENAI PERUBAHAN STRUKTUR KHUSUSNYA PENAMBAHAN KOMPOSISI RKAKL 2013 AKAN DIARAHKAN LEBIH LANJUT ( DISEDIAKAN FORUM GROUP FACEBOOK RKAKL POLDA KALBAR GUNA KELANCARAN DISKUSI DAN KOMUNIKASI SELURUH SISTEM APLIKASI ANGGARAN DILINGKUNGAN SATKER JAJARAN POLDA KALBAR )

TERBITNYA DIPA REVISI SEHUBUNGAN DENGAN HIBAH YANG DITERIMA OLEH 3 SATKER TAHUN ANGGARAN 2011

2012-01-17T17:37:00.003+07:00

--- MENDASARI RUJUKAN SEBAGAIMANA TERSUSUN DIBAWAH INI :

SURAT PENGANTAR PENGESAHAN DIPA NOMOR : SP - 26 / WPB.17 / BG.0103 / 2011 TGL 16 JANUARI 2012 PERIHAL REVISI KE -2 DIPA SAT BRIMOB POLDA KALBAR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA HIBAH DALAM NEGERI.
SURAT PENGANTAR PENGESAHAN DIPA NOMOR : SP - 23 / WPB.17 / BG.0103 / 2011 TGL 16 JANUARI 2012 PERIHAL REVISI KE - 6 DIPA POLRES SINGKAWANG POLDA KALBAR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA HIBAH DALAM NEGERI.
SURAT PENGANTAR PENGESAHAN DIPA NOMOR : SP - 25 / WPB.17 / BG.0103 / 2011 TGL 16 JANUARI 2012 PERIHAL REVISI KE - 3 DIPA POLRES SAMBAS POLDA KALBAR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA HIBAH DALAM NEGERI.

---- SEHUBUNGAN DENGAN RUJUKAN TERSEBUT DIATAS BERSAMA INI DIMOHON KEPADA SATKER UNTUK MENGAMBIL DOKUMEN DIPA REVISI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DAN ARSIP DATA KOMPUTER GUNA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERUBAHAN DI KPPN

---- TERIMA KASIH

PERGANTIAN PASSWORD APLIKASI SMAP TA. 2012 DIJAJARAN POLDA KALBAR SELURUH OPERATOR DIPERSILAHKEN BUKA EMAIL MASING - MASING

2012-01-15T19:13:00.001+07:00

RENCANA SOSIALISASI APLIKASI SMAP TA. 2012 SATKER LINGKUNGAN MAPOLDA KALBAR TERMASUK POLRESTA DAN POLRES PONTIANAK TGL 10 S/D 11 JANUARI 2012

2012-01-07T22:54:00.005+07:00

APLIKASI SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN ANGGARAN POLRI DAPAT DIAKSES DENGAN DATABASE TERBARU SILAHKAN AKSES

2012-01-07T22:25:00.002+07:00

PERMASALAHAN TEKNIS APLIKASI RKAKL / RENJA SATKER JAJARAN POLDA KALBAR SEGERA LAKSANAKAN KOORDINASI DAN KONSULTASI OPERATOR

2012-01-07T22:22:00.001+07:00

INFORMASI TERBARU SILAHKAN LIHAT PADA EMAIL MASING - MASING SATKER

2012-01-03T10:55:00.000+07:00

TERIMA KASIH

PELAKSANAAN SOSIALISASI APLIKASI SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN ANGGARAN POLRI ( SMAP ) TA. 2012 PADA SATKER JAJARAN POLDA KALBAR

2011-12-23T17:15:00.005+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

---- Merujuk sebagaimana rujukan terjlentreh dibawah ini :

Surat Kapolri Nomor : B / 4351 / XII / 2011 / Srena tanggal 1 Desember 2011 perihal pelatihan operator Sistem Manajemen Pengelolaan Anggaran Polri.
Surat Perintah Kapolda Kalbar Nomor : Sprin / 1240 / XII / 2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Penunjukan Anggota yang mengikuti pelatihan operator Sistem Manajemen Pengelolaan Anggaran Polri.
Surat Kapolda Kalbar Nomor : B / 2697 / XII / 2011 / Rorena tanggal 21 Desember 2011 tentang Persiapan Operasionalisasi Aplikasi Sistem Manajemen Pengelolaan Anggaran Polri ( SMAP ) TA. 2012
Surat Perintah Karo Rena Polda Kalbar Nomor : Sprin / 197 / XII / 2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi Sistem Manajemen Pengelolaan Anggaran Polri di Satker Kewilayahan.

---- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini diinformasikan kepada Satker Jajaran Polda Kalbar bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Aplikasi Sistem Manajemen Anggaran Polri ( SMAP ) TA. 2012 dimana pada awal tahun 2012 sudah dioperasionalisasikan pada seluruh Satker jajaran Polda Kalbar maka Biro Rena Polda Kalbar dalam hal ini Tim Aplikasi Sistem Perencanaan Anggaran akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diskusi teknis pelaksanaan sistem aplikasi dimaksud dengan Satker jajaran Polda Kalbar yang pada tahap pertama akan dilakukan pada satker kewilayahan mengingat alokasi waktu yang sangat mendesak.

---- Adapun kegiatan akan dilaksanakan mulai tanggal 26 s/d 31 Desember 2011 dengan rincian jadwal kegiatan sebagai berikut :

Tanggal 27 Desember 2011 dengan mengambil tempat di Mapolres Sanggau yang dihadiri Polres Sanggau, Polres Landak, Polres Sekadau, Polres Sintang , Polres Melawi dan Polres Kapuas Hulu )
Tanggal 29 Desember 2011 dilaksanakan di Mapolres Ketapang mengingat kondisi wilayah, jarak tempuh dan sarana transportasi terbatas dilakukan hanya Polres Ketapang.
Tanggal 31 Desember 2011 dilaksanakan di Mapolres Sambas dengan dihadiri Polres Singkawang, Polres Bengkayang dan Polres Sambas )
Untuk kegiatan di Mapolda dan Garnizun Pontianak ( termasuk Polres Pontianak ) waktu akan ditentukan setelah kegiatan pada point 1 s/d 3 selesai dan akan diberitahukan kemudian.

--- Untuk Satker yang ditunjuk untuk tempat pelaksanaan kegiatan dimohon untuk menyiapkan jaringan internet speedy guna kelancaran kegiatan dimaksud dan Satker peserta wajib membawa modem internet guna cadangan manakala terjadi hal - hal teknis yang dapat menghambat kegiatan.

--- Untuk Peserta yang hadir pada masing - masing Polres yakni Kabag Ren, Kasubbag Ren dan 2 orang operator aplikasi sistem perencanaan anggaran Satker. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih atas perhatian dan tindak lanjutnya.

Untuk surat pemberitahuan resminya silahkan ambil DISINI

Wassalamu'alaikum Wr Wb

RANCANGAN RENJA SATKER JAJARAN POLDA KALBAR TA. 2013

2011-12-19T12:40:00.004+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

---- Merujuk sebagaimana tergelar dibawah ini :

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep / 572 / XI / 2009 tanggal 2 Nopember 2009 tentang Draft Akhir Panduan Penyusunan Rencana Kerja dilingkungan Polri.
Surat Kapolda Kalbar Nomor : B / 2817 / XII / 2011 / Rorena tanggal 5 Desember 2011 tentang Renbut Pagu Ideal Satker jajaran Polda Kalbar TA. 2013.
Surat Kapolda Kalbar Nomor : B / 2871 / XII / 2011 / Rorena tanggal 13 Desember 2011 perihal Permintaan Rancangan Rencana Kerja Satker Jajaran Polda Kalbar TA. 2013.

---- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini diinformasikan kepada Satker jajaran Polda Kalbar, setelah bergulat dengan dengan schedule perencanaan Tahun Anggaran 2012 yang sudah hampir mencapai puncak finish dengan ditandainya terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Satker jajaran TA. 2013.

---- Sejenak menghela nafas setelah didera padatnya scedule perencanaan TA. 2012 dan Pengendalian Progar TA. 2011, kini staf perencana Satker jajaran Polda Kalbar harus sudah siap untuk merencanakan program dan anggaran Tahun Anggaran TA. 2013 dengan ditandai penerbitan Rancangan Renja Satker TA. 2013 dengan mengacu kepada Pagu Ideal / Usulan Satker TA. 2013 ( real cost ).

---- Guna kelengkapan dokumen Rancangan Renja TA. 2013 agar Satker menyusun Aplikasi Rancangan Renja Satker TA. 2013 sebagaimana diatur dalam rujukan nomor 1 tersebut diatas, untuk aplikasi Rancangan Renja TA. 2013 Satker agar melakukan konfirmasi email melalui rendalpro@yahoo.com atau melalui kontak langsung help desk Rorena Polda Kalbar.

---- Untuk Satker yang mengalami hambatan dalam penyusunan aplikasi Rancangan Renja Satker TA. 2013 agar segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Aplikasi Polda Kalbar pada Biro Rena Polda Kalbar yang disiapkan waktunya setiap hari kerja.

---- Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb

PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN SATKER JAJARAN POLDA KALBAR TA. 2013

2011-12-02T17:13:00.004+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

---- Merujuk sebagaimana tersebut dibawah ini :

RKA-KL Pagu Definitif Polda Kalbar TA. 2012.
Surat Kapolri Nomor : B / 4056 / XI / 2011 / Srena tanggal 11 Nopember 2011 perihal permintaan rencana kebutuhan pagu ideal TA. 2013.
Surat Kapolri Nomor : B / 4343 / XI / 2011 / Srena tanggal 30 Nopember 2011 perihal Permintaan ralat format rencana kebutuhan Pagu Ideal TA. 2013.

---- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini diinformasikan kepada Satker jajaran Polda Kalbar bahwa Rencana Kebutuhan Anggaran guna mendukung kegiatan TA. 2013 untuk segera disusun dengan mengacu beberapa point berikut ini :

Renbut TA. 2013 mengacu kepada RKA - KL TA. 2012 Pagu Definitif khususnya format bagian D.
Penggunaan Aplikasinya dengan format Aplikasi RKAKL - DIPA TA. 2011.
Penyusunan Database Pegawai dengan mengacu pada DPP Bulan Desember TA. 2011.
Untuk program maupun kegiatan dimana terdapat penambahan usulan agar dicantumkan dalam format new inisiatif.
Dalam penyusunan agar mempedomani Standar Biaya Khusus ( SBK ) dan SBU TA. 2012 yang dikirimkan melalui email rendalpro@yahoo.com melalui email masing-2 Satker.

---- Mengingat data dimaksud telah diminta Srena Mabes Polri dengan segera dimohon Satker jajaran Polda Kalbar untuk mengirimkan data dimaksud kepada Kapolda Kalbar Cq. Karo Rena paling lambat tanggal 9 Desember 2011 yang selanjutnya akan diteruskan ke Mabes Polri setelah dilakukan pengecekan ulang Tim Renprogar Polda Kalbar. ( Surat Kapolda Kalbar silahkan KLIK DISINI )

---- Untuk perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

Salam Perencana Polri
Wassalamu'alaikum Wr Wb

PENYUSUNAN KONSEP DIPA SATKER TA. 2012

2011-11-29T09:02:00.002+07:00

---- Assalamu'alaikum Wr Wb

---- Menengok rujukan sebagaimana tersebrut dibawah ini :

RKA-KL Pagu Definitif Polda Kalbar TA. 2012
Surat Asrena Kapolri Nomor : B / 557 / XI / Srena tanggal 24 Nopember 2011 perihal Permintaan Data.
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI Nomor : SE - 48 / PB / 2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2012 di daerah.

---- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama di informasikan kepada Satker jajaran Polda Kalbar khususnya pengemban fungsi perencanaan bahwa Daftar Nominatif Anggaran ( DNA ) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Satker jajaran Polda Kalbar telah terbit dari Perbendaharaan Pusat yang selanjutnya dikirimken ke Perbendaharaan Wilayah, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 48 / PB / 2011 tentang Pengesahan DIPA TA. 2012, dimana proses penerbitan DIPA TA. 2012 harus melalui validasi antara Polda Kalbar bertindak selaku wakil Satker jajaran Polda Kalbar bersama Staf Kanwil Ditjen Perbendaharaan Pontianak yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2012.

---- Perlu diinformasikan kepada seluruh Satker jajaran Polda Kalbar dalam rangka kegiatan validasi dimaksud diperlukan dokumen yang disusun oleh Satker jajaran yakni meliputi Konsep DIPA Satker ( soft copy dan Hard Copy ) dengan aplikasi terakhir yang diberikan melalui email Satker dan Data Rincian Petunjuk Operasional Kegiatan ( POK ) Satker yang telah disyahkan oleh Kasatker.

---- Untuk kelancaran kegiatan validasi maka Biro Rena merencanakan kegiatan validasi dengan Satker jajaran Polda Kalbar yang akan dijadwalkan mulai tanggal 30 Nopember s/d 2 Desember 2011 yang mengambil tempat di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar dengan menghadirkan seluruh Pejabat Perencana Polda, Kabag Ren dan Operator dengan membawa Kelengkapan Kegiatan ( ATK, Laptop, Printer dan Kelengkapan lainnya yang diperlukan ).

---- Untuk peserta diluar Garnizun Pontianak disiapkan biaya Akomodasi, Transportasi dan Penginapan disiapkan di Hotel Dangau Pontianak Check - in tanggal 1 Desember 2011 pukul 14.00 Wib dan Check Out tanggal 2 Desember 2011 pukul 14.00 Wib ( Contact Person Penda Dwi Imam Fahyadi HP : 08125701540 ), untuk surat resmi dipersilahkan ambil DISINI.

---- Demikian untuk menjadi maklum

VALIDASI DIPA SATKER JAJARAN POLDA KALBAR TA. 2012

2011-11-27T17:21:00.008+07:00

BERSAMA INI DISAMPAIKAN KEPADA SATKER SELURUH JAJARAN POLDA KALBAR MENGINGAT SCHEDULE RENPROGAR SUDAH PERSIAPAN MENCAPAI FINISH DIHARAPKAN KEPADA SATKER SELURUH JAJARAN POLDA KALBAR UNTUK MENGIRIMKAN DATA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KPA, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN / PPK, PEJABAT PENANDATANGAN SPM DAN BENDAHARA SATKER ) MELALUI EMAIL rendalpro@yahoo.com

GUNA KELANCARAN PERSIAPAN KEGIATAN VALIDASI DIPA ANTARA POLDA KALBAR DAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROP. KALBAR DIHARAPKAN TINDAK LANJUTNYA DALAM PENGIRIMAN DATA DIMAKSUD.

PENATAAN INFORMASI BIDANG RENPROGAR SATKER JAJARAN POLDA KALBAR

2011-11-25T13:45:00.003+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

---- Selamat siang dan salam sejahtera untuk seluruh perencana Satker jajaran Polda Kalbar, Selamat menyambut Tahun Anggaran Baru yang tentunya akan terus meningkatkan motivasi dan memacu semangat khususnya dalam pelaksanaan perencanaan program dan Anggaran tahun - tahun berikutnya.

---- Memasuki Tahun Anggaran 2012 kami Tim Perencana Program dan Anggaran Polda Kalbar dalam hal ini terwadah pada Satker Biro Rena Polda Kalbar telah lama membuat sarana komunikasi berupa webblog yang selama ini masih tetep eksis berkat dukungan seluruh Satker jajaran Polda Kalbar dimana setiap informasi berkaitan dengan perencanaan program dan anggaran dapat dilakukan sharing khususnya permasalahan - permasalahan / hambatan yang dihadapi Satker untuk dapat kita selesaikan bersama.

---- Dalam penyajian data yang ada pada webblog kita bersama ini tentunya harus diperhatikan batasan - batasan informasi sesuai dengan lingkup informasi dimana ada yang bersifat urgent / penting segera / yang harus dikirimkan pada saat ini juga, sekedar informasi / menambah wawasan dan informasi yang perlu akses khusus oleh Satker.

---- Berkaitan dengan hal tersebut diatas bersama ini diminta kepada seluruh Satker jajaran khususnya pengemban fungsi Perencanaan Program dan Anggaran agar menyediakan satu email resmi khusus yang selanjutnya disampaikan kepada Tim Aplikasi Renprogar Polda Kalbar melalui surat kasatker guna mempermudah dan mempercepat akses informasi bidang perencanaan program dan anggaran yang selalu terupdate.

---- Penyampaian email dilakukan paling lambat minggu pertama awal bulan Desember mengingat dinamika perencanaan program dan anggaran sudah memasuki schedule perencanaan Tahun Anggaran 2013.

---- Terima Kasih dan untuk segera ditindaklanjuti.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

PENYESUAIAN TOR DAN RAB PAGU DEFINITIF SATKER JAJARAN POLDA KALBAR TA. 2012

2011-11-11T14:33:00.006+07:00

Assalamu'ailaikum Wr Wb

Menilik rujukan sebagaimana tergelar dibawah ini :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga.
Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE - 01 / MK.02 / 2011 tentang Alokasi Anggaran Kementrian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2012.
Surat Asrena Kapolri Nomor : B / 53 / XI / 2011 /Srena tanggal 3 Nopember 2011 perihal Penyelenggaraan Penyusunan RKAKL Alokasi Anggaran Polri TA. 2012.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini diinformasikan kepada Kasatker jajaran Polda Kalbar bahwa pada tanggal 6 s/d 16 Nopember 2011 dilaksanakan penyusunan RKA-KL Polri dengan mengambil tempat di Ciloto Indah Permai Cianjur Jabar yang selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan / penelaahan RKAKL Satker jajaran Polda kalbar oleh Tim Srena Polda bersama Staf DJA Kemenkeu, perlu disampaikan kepada Satker jajaran Polda Kalbar bahwa Pagu Definitif Satker sedikit mengalami perubahan sehingga diperlukan perubahan dokumen TOR dan RAB guna keperluan pembahasan yang akan dimulai pada hari minggu tanggal 13 Nopember s/d selesa.

Guna kelancara kegiatan penelaahan sebagaimana dimaksud agar Satker ( Perencana dan Operator ) melihat kembali alokasi anggaran pagu definitif Satker TA. 2012 yang dapat diakses di email masing - masing Satker untuk dilakukan penyesuaian dokumen TOR dan RAB dan selanjutnya agar dikirimkan via email ke rendalpro@yahoo.com. Untuk aplikasinya dipersilahkan download DISINI. ( Untuk data Back Up RKAKL Satker download DISINI )

Untuk lebih jelasnya dipersilahkan konfirmasi melalui email maupun contact person operator RKA-KL Polda Kalbar. Demikian untuk menjadi perhatian dan maklum.

PENELAAHAN TOR DAN RAB RKAKL/DIPA SATKER PAGU SEMENTARA TA. 2012

2011-10-06T12:59:00.002+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Merunut dari rujukan yang terbabar dibawa ini :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 215 / KMK.02 / 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pagu Anggaran Kementrian / Lembaga Tahun 2012.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93 / PMK.02 / 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga.
Surat Asrena Kapolri Nomor : B / 321 / VII / 2011 / Srena tanggal 5 Juli 2011 perihal Penyelenggaraan Rakenis Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran ( Pagu Sementara ) Polri TA. 2012
DIPA / RKAKL Biro Rena Polda Kalbar TA. 2011.
Rencana penyusunan Pagu Definitif Polri TA. 2012.
Surat Perintah Karo Rena Polda Kalbar Nomor : Sprin / 66 / X / 2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Penelaahan TOR dan RAB serta Aplikasi RKAKL Satker TA. 2012 Satker jajaran Polda Kalbar.
Surat Kapolda Kalbar Nomor : B / 2265 / X / 2011 / Rorena tanggal 6 Oktober 2011 perihal Penelaahan TOR dan RAB serta Aplikasi RKA-KL TA. 2012.

---- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini diinformasikan kepada Kasatker jajaran Polda Kalbar Bahwa dalam rangka mempersiapkan pembahasan RKAKL / DIPA Satker jajaran Polda Kalbar TA. 2012 antara Polda Kalbar bersama Staf Ditjen Anggaran III Kemenkeu yang rencananya akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Oktober 2011 maka Biro Rena Polda Kalbar akan melaksanakan Pembahasan Langsung kelengkapan dokumen KAK/TOR dan RAB dukungan anggaran yang termuat dalam RKAKL Satker untuk Tahun Anggaran 2012.

---- Untuk peserta yang wajib hadir yakni Pejabat Perencana tingkat Polda, Kasubbag Renprogar Polresta/Polres dan operator aplikasi RKAKL / DIPA Satker dengan membawa kelengkapan sebagai berikut :

Dokumen TOR dan RAB RKAKL / DIPA TA. 2012 Satker Pagu Sementara yang telah diketahui oleh Kasatker.
Standar Biaya Khusus dan Standar Biaya Umum.
Indeks Harga Satuan Bangunan Kabupaten bagi Polres yang dialokasikan pembangunan fasilitas ( mako dan Rumdin )
Update Database pegawai untuk bulan Oktober 2011 ( guna akurasi perhitungan belanja pegawai )
Peralatan ( Laptop, Printer, Kabel Listrik dan ATK )

---- Peserta dari luar wilayah Pontianak disiapkan penginapan masing - masing satu kamar selama 2 malam guna mengantisipasi proses pembetulan - pembetulan hasil penelaahan bersama Tim Biro Rena Polda Kalbar.

---- Untuk dokumen undangan dan jadwal dapat diunduh DISINI.

---- Atas perhatian diucapkan banyak terima kasih.

VALIDASI DATA REALISASI PENGHEMATAN DIPA SATKER JAJARAN TA. 2011

2011-09-12T15:09:00.003+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

---- Menilik rujukan :

Surat Kapolda Kalbar Nomor : B / 787 / IV / 2011 tanggal 4 April 2011 perihal Pelaksanaan Efisiensi DIPA TA. 2011 Satker Jajaran Polda Kalbar.
Surat Asrena Kapolri Nomor : B / 358 / VII / 2011 / Srena tanggal 29 Juli 2011 perihal Penjelasan Anggaran Penghematan TA. 2011.
Surat Asrena Kapolri Nomor : B / 410 / IX / 2011 / Srena tanggal 9 September 2011 Perihal Permohonan Data Realisasi Penghematan Anggaran Satker TA. 2011
Surat Kapolda Kalbar Nomor : B / 2059 / IX / 2011 / Rorena tanggal 12 September 2011 perihal Data Realisasi Penghematan Anggaran Satker TA. 2011.

---- Sehubungan dengan rujukan sebagaimana tertata diatas diinformasikan kepada Satker Jajaran Polda Kalbar bahwa pada tanggal 19 s/d 20 September 2011 akan dilaksanakan validasi data realisasi anggaran terkait pelaksanaan penghematan DIPA Polri TA. 2011, dengan demikian data dari masing - masing Satker jajaran Polda Kalbar secara otomatis agar dilaksanakan validasi data realisasi anggaran ( DIPA ) TA. 2011 secara serentak yang direncanakan pada tanggal 15 September 2011 dengan mengambil tempat di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar sampai dengan selesai.

---- Adapun guna kelengkapan data dimaksud agar Satker mempersiapkan berkas - berkas yang telah ditentukan sebagaimana isi surat pada rujukan nomor 4 diatas, format yang harus dilengkapi silahkan ambil DISINI. Agar data dimaksud dibawa pada saat kegiatan validasi tanggal 15 September 2011.

---- Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

SURAT PENGESAHAN REVISI DIPA KE - 1 DAN ADK HASIL VALIDASI KANWIL DJPB PROV. KALBAR SATKER RESTA PONTIANAK KOTA DAN RES PONTIANAK

2011-08-30T13:21:00.002+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan mendasari rujukan sebagaimana terpapar dibawah ini :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 / PMK.02 / 2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER - 22 / PB / 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011.
Surat Kapolresta Pontianak Kota Nomor : B / 2319 / VIII / 2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Permohonan Revisi DIPA Satker Polresta Pontianak Kota.
Surat Kapolres Pontianak Nomor : B / 1582 / VIII / 2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Permohonan Revisi DIPA Satker Polres Pontianak.
Surat Kakanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat Nomor : S - 818 / WPB.16 / BD.0302 / 2011 tanggal 26 Agustus 2011 Perihal Revisi I DIPA Polres Pontianak ( 645426 ) No. 0559 / 060 - 01.2.01 / 00 / 2011 tanggal 20 Desember 2010.
Surat Kakanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat Nomor : S - 811 / WPB.016 / BD.0201 / 2011 perihal Pengesahan Revisi DIPA TA. 2011 Nomor : 0577 / 060-01.2.01 / 16 / 2011

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas diharapkan untuk Satker Polresta Pontianak Kota dan Satker Polres Pontianak untuk segera mengambil Surat Pengesahan DIPA TA. 2011 serta melaksanakan validasi master pagu revisi bersama Staf Biro Rena Polda Kalbar, untuk pelaksanaan kegiatan validasi Arsip Data Komputer Pagu Satker TA. 2011 agar Satker membawa peralatan Laptop dan Data Pagu Awal RKA - KL serta menyusun Rencana Penarikan sehubungan dengan pelaksanaan revisi dimaksud.

Alokasi waktu diberikan setelah pelaksanaan Libur / Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1432 H dengan mengambil tempat di Biro Rena Polda Kalbar pada jam kerja.

Untuk perhatiannya diucapkan terima kasih..
Wassalamu'alaikum Wr Wb

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1432 H MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

2011-08-30T12:41:00.007+07:00

DARI AIR KITA BELAJAR KETENANGAN,

DARI BATU KITA BELAJAR KETEGARAN,

DARI TANAH KITA BELAJAR KEHIDUPAN,

DARI KUPU - KUPU KITA BELAJAR MERUBAH DIRI,

DARI PADI KITA BELAJAR UNTUK RENDAH HATI,

DARI ALLAH KITA BELAJAR TENTANG KASIH SAYANG YANG SEMPURNA,

MELIHAT KEATAS KITA MEMPEROLEH SEMANGAT UNTUK MAJU,

MELIHAT KE BAWAH MEMBUAT KITA MENSYUKURI APA YANG TELAH DIBERIKAN OLEH ALLAH SWT,

MELIHAT KE SAMPING MEMBUAT KITA MEMILIKI RASA KEBERSAMAAN,

MELIHAT KEBELAKANG KITA MEMPUNYAI PENGALAMAN YANG SANGAT BERHARGA,

MELIHAT KEDALAM MEMBUAT KITA UNTUK SELALU INTROSPEKSI DIRI,

MELIHAT KEDEPAN MEMACU SEMANGAT UNTUK MENJADI LEBIH BAIK,

NORMA INDEKS KEGIATAN DILINGKUNGAN POLRI TA. 2012

2011-08-19T14:33:00.002+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

---- Sesuai Amanat Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ( pasal 3 ayat 1 ). Untuk mewujudkan amanat tersebut dan sebagai upaya pemantapan pelaksanaan penganggaran Berbasis Kinerja ( PBK ) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah ( KPJM ) telah dilakukan revisi peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian / Lembaga ( RKA - KL ) dengan PP No. 90 Tahun 2010 tentang perubahan PP Nomor 21 Tahun 2004.

---- Dalam peraturan pemerintah tersebut, diatur antara lain penerapan konsep anggaran bergulir ( rolling budget ) dan konsep pengahargaan dan hukuman ( reward and punishment ). Penerapan anggaran bergulir merupakan perwujudan pelaksanaan KPJM sedangkan penerapan konsep Reward and Punishment merupakan bagian dari pemantapan pelaksanaan PBK.

---- Pemantapan Penerapan KPJM dilakukan dengan diterapkannya proses alokasi anggaran yang bersifat rolling budget sejak penyusunan anggaran TA. 2011. Proses Rolling Budget dilakukan dengan menyusun anggaran TA. 2012 berdasarkan perkiraan maju ( forward estimate ) yang telah dibuat pada tahun anggaran 2011. atas forward estimate tersebut dilakukan penyesuaian parameter ekonomi ( inflasi ) dan non ekonomi untuk ditetapkan sebagai penyesuain baseline tahun anggaran 2012. Selanjutnya dalam hal kementrian / lembaga mendapat penugasan baru dan/atau melakukan perubahan terhadap pencapaian target keluaran ( output ) maka dapat mengajukan program / kegiatan / keluaran sebagai new initiative kepada Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan adanya rolling budget tersebut diharapkan proses penganggaran akan lebih memberikan waktu yang memadai untuk meneliti lebih detail dan komprehensif terhadap usulan inisiatif baru yang disampaikan oleh Kementrian / Lembaga.

----- Standar Biaya ( Norma Indeks ) merupakan salah satu instrumen dalam penerapan PBK. Pada Pasal 5 ayat (3) PP nomor 90 Tahun 2010 dinyatakan " Penyusunan RKAKL sebagaimana dimaksud ayat (1 ) menggunakan instrumen indikator kinerja , standar Biaya ( Norma Indeks ) dan evaluasi kinerja " selanjutnya dalam penjelasan PP berkenaan disebutkan bahwa yang dimaksud Standar Biaya ( Norma Indeks ) adalah Satuan Biaya yang ditetapkan baik berupa standar Biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKAKL.

----- Sejalan dengan perubahan konsep penganggaran tersebut diatas, maka disusunlah norma indeks dalam rangka pelaksanaan tupoksi dilingkungan Polri melalui dokumen Norma Indek TA. 2012, agar Satker yang memerlukan soft copy dari dokumen dimaksud agar melakukan konfirmasi email rendalpro@yahoo.com guna kelancaran penyusunan RKA - KL Satker TA. 2012.

---- Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih..

VALIDASI PAGU REVISI DIPA SATKER ( POLRES SINGKAWANG, POLRES SANGGAU DAN POLRES KAPUAS HULU )

2011-08-11T08:06:00.004+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Merunut rujukan sebagaimana terlihat dibawah ini :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 / PMK.02 / 2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Revisi DIPA TA. 2011.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per - 22 / PB / 2011 tanggal 18 April 2011.
Surat KPA Nomor : B / 1627 / VIII / 2011 tanggal 3 Agustus 2011
Pemberitahuan Kepala Kanwil Perbendaharaan Pontianak Nomor : PEM - 232 / WPB.16 / BD.0201 / 2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Revisi POK Satker Polres Kapuas Hulu TA. 2011.
Surat Kepala Polres Singkawang Nomor : B / 2645 / VII / 2011 perihal pengesahan Revisi I DIPA 2011.
Surat Kepala Kanwil Perbendaharaan Pontianak Nomor : S - 759 / WPB.16 / BD.0302 / 2011 tanggal 9 Agustus 2011 Perihal Revisi I DIPA Polres Singkawang ( 655099 ) Nomor 0584 / 060-01.2.01 /00/2011 tanggal 20 Desember 2010
Surat Kepala Polres Sanggau Nomor : B / 1213 / VII / 2011 perihal pengesahan Revisi I DIPA TA. 2011.
Surat Kepala Kanwil Perbendaharaan Pontianak Nomor : S - 758 / WPB.16 / BD.0302 / 2011 tanggal 9 Agustus 2011 Perihal Revisi I DIPA Polres Sanggau ( 645447 ) No. 0557 / 060-01.2.01 / 00 / 2011 tanggal 20 Desember 2010.

Sehubungan dengan lari'an referensi diatas disampaikan kepada Satker yang mengusulkan revisi POK ( Petunjuk Operasional Kegiatan ) maupun DIPA TA. 2011 agar segera melaksanakan validasi Arsip Data Komputer ( ADK ) sehubungan dengan adanya perubahan pada dokumen dimaksud.

Satker yang mengusulkan revisi POK dan DIPA yang akan melaksanakan validasi yakni sebagai berikut :

Satker Polres Kapuas Hulu ( Revisi POK )
Satker Polres Singkawang ( Revisi DIPA )
Satker Polres Sanggau ( Revisi DIPA )

Untuk waktu pelaksanaan validasi ADK dimaksud dilaksanakan setiap hari kerja pada jam kerja lebih cepat lebih baik mengingat berkaitan dengan proses pencairan anggaran dan pelaporan keuangan Satker.

Atas perhatian diucapkan terima kasih

PAGU SEMENTARA POLDA KALBAR TA. 2012

2011-07-20T09:09:00.002+07:00

Mendasari rujukan sebagaimana terjlentreh dibawah ini :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 215 / KMK.02 / 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Tahun 2012.
surat Asrena Kapolri Nomor : B / 321 / VII / 2011 / Srena tanggal 5 Juli 2011 perihal rencana penyelenggaraan Rakernis penyusunan RKA – KL Pagu Anggaran ( Pagu Sementara ) Polri TA. 2012.
surat perintah Kapolda Kalbar Nomor : Sprin / 744 / VII / 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang penunjukan mengikuti Rakernis Penyusunan Pagu Anggaran ( Pagu Sementara ) Polri TA. 2012 pada tanggal 9 s/d 13 Juli 2011 di Hotel Maharaja Jakarta Selatan.
surat perintah Karo Rena Polda Kalbar Nomor : Sprin / 51 / VII / 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang penunjukan mengikuti Rakernis Penyusunan Pagu Anggaran ( Pagu Sementara ) Polri TA. 2012 pada tanggal 9 s/d 13 Juli 2011 di Hotel Maharaja Jakarta Selatan

Sehubungan dengan Hasil kegiatan Rakenis Penyusunan Pagu Sementara Polri TA. 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 13 Juli 2011 di Hotel Maharaja, Jakarta Selatan bersama ini disampaikan pergeseran / dinamika pagu Sementara yang dialokasikan khususnya bagi Satker jajaran Polda Kalbar sebesar Rp. 621.052.480.000,- dengan penjelasan sebagai berikut :

----- Alokasi Per - Program :

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri ( Rp. 424.305.778.000 )
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri ( Rp. 34.781.318.000,- )
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri ( Rp. 7.312.566.000,- )
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri ( Rp.7.490.710.000,- )
Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri ( Rp. 4.958.161.000,- )
Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban ( Rp. 8.549.299.000,- )
Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban ( Rp. 254.360.000,- )
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan ( Rp. 6.468.781.000,- )
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ( Rp. 62.857.761.000,- )
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana ( Rp. 26.271.345.000,- )
Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi ( Rp. 37.534.863.000,- )
Program Pengembangan Hukum Kepolisian ( Rp. 267.538.000,- )

----- Alokasi Per - Belanja :

Belanja Pegawai ( Gaji dan Tunjangan Personel Polri ) Rp. 516.240.338.000,-
Belanja Barang ( Dukungan Operasional Kegiatan Rutin ) Rp. 96.706.884.000,-
Belanja Modal ( Dukungan Pembangunan Materiil dan Fasilitas ) Rp. 8.105.258.000,-

Bersama ini disampaikan kepada Kasatker jajaran Polda Kalbar untuk segera mengambil soft copy ke Biro Rena Polda Kalbar alokasi Pagu Sementara Satker TA. 2012 guna disiapkan dokumen pendukung TOR dan RAB yang selanjutnya akan dibahas dengan Staf Ditjen Anggaran III Kemenkeu R.I, konfirmasi email rendalpro@yahoo.com.

Terima Kasih atas perhatian dan tindak lanjutnya.

GAJI KE - 13 SUDAH TERBIT PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN

2011-07-04T11:46:00.002+07:00

PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR : PER - 38 /PB / 2011 TANGGAL 1 JULI 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI / PENSIUN / TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN / TUNJANGAN

PENELAAHAN RKAKL PAGU SATKER JAJARAN POLDA KALBAR TA. 2012

2011-07-04T10:58:00.002+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

-----Merujuk Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : 215 / KMK.02 / 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pagu Anggaran Kementrian Negara / Lembaga Tahun 2012, bersama ini disampaikan kepada Satker Jajaran Polda Kalbar Bahwa pelaksanaan penyusunan Pagu Kementrian Negara / Lembaga Rencana akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2011 dimana dalam pelaksanaaannya sangat perlu untuk menyusun Dokumen Term Of Reference ( TOR ) dan Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) alokasi anggaran Satker Pagu Indikatif TA. 2012 yang telah dikirimkan ke Mabes Polri.

-----Sehubungan dengan pentingnya kegiatan tersebut diatas disampaikan kepada Satker jajaran agar segera menyusun Dokumen Term Of Reference ( TOR ) dan Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) dan dikumpulkan kepada Biro Rena Polda Kalbar paling lambat tanggal 6 Juli 2011 baik soft copy maupun hard copy ( disyahkan oleh Kasatker ), dan untuk soft copy agar disampaikan pada kesempatan pertama melalui email rendalpro@yahoo.com.

-----Terima Kasih atas perhatian

SELAMAT HUT BHAYANGKARA KE - 65

2011-06-28T09:58:00.001+07:00

RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN POLRI

2011-06-25T15:43:00.003+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

---- Reformasi Perencanaan dan Penganggaran secara nasional telah dicanangkan Pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran terpadu berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah, penerapan anggaran yang berorientasi pada pengeluaran jangka menengah, berbasis kinerja dan anggaran terpadu tersebut dilakukan melalui penataan kembali struktur program dan kegiatan kementrian / Lembaga ( Restrukturisasi program dan kegiatan ) , Restrukturisasi program dan kegiatan bertujuan mewujudkan perencanaan yang berorientasi pada hasil ( outcome ) dan keluaran ( output ), untuk selanjutnya sebagai dasar penerapan akuntabilitas kinerja Kementrian / Lembaga, secara berjenjang dalam rangka pencapaian VISI, MISI dan Sasaran Strategis Nasional. Hasil restrukturisasi program dan kegiatan tersebut diimplementasikan dalam RPJMN tahun 2010 - 2014 dan Renstra KL tahun 2010 - 2014.

---- Sebagai implementasi restrukturisasi program dan kegiatan Polri telah disusun program dan kegiatan yang baru terdiri dari 13 Program dan 91 Kegiatan Polri, selanjutnya 13 Program dan 91 kegiatan tersebut dituangkan dalam Renstra Polri Tahun 2010 - 2014, Aplikasi ke 13 Program dan 91 Kegiatan telah diujicobakan dalam RKA - KL Satker jajaran Polri Tahun 2011.

---- Klasifikasi 13 Program Polri disusun menjadi 2 kelompok yakni :
* Program Generik meliputi 6 Program yaitu :

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri.
Peningkatan dan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Polri.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Polri.
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kepolisian.
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri.
Pendidikan dan Pelatihan Polri

* Program Teknis yaitu :

Pengembangan Strategi keamanan dan ketertiban.
Kerjasama Keamanan dan ketertiban.
Pemberdayaan Potensi Keamanan
Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kadar Tinggi
Pengembangan Hukum Kepolisian

---- Seluruh rangkaian Program dan Kegiatan sampai dengan sub komponen telah diatur dalam Keputusan Kapolri Nomor : KEP / 179 / III / 2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Restrukturisasi Program dan Kegiatan Polri.

---- Soft copy dapat dikonfirmasi melalui email...terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr Wb

LAUNCHING APLIKASI RKAKL - 2012 OPERATOR UNTUK SEGERA MONITOR

2011-06-22T08:00:00.002+07:00

PMK NOMOR 84 / PMK.02 / 2011 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TA. 2012

2011-06-16T08:06:00.002+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

--- Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.

--- Mengingat :

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
Keputusan Presiden Nomor 56 / P Tahun 2010.

--- Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 merupakan pedoman bagi Kementrian Negara / Lembaga untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga berbasis kinerja Tahun Anggaran 2012.

--- Fungsi dari Standar Biaya meliputi :

Batas tertinggi
Estimasi

--- Untuk soft copy Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 Satker jajaran Polda Kalbar agar melakukan konfirmasi email : rendalpro@yahoo.com.

Terima Kasih
Wassalamu'alaikum Wr Wb

RAKERNIS PENYUSUNAN / PENJABARAN PAGU INDIKATIF SATKER JAJARAN POLDA KALBAR TA. 2012

2011-06-11T15:40:00.002+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Mendelok rujukan sebagaimana terderet dibawah ini :

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE - 0091 / M.PPN / 03 / 2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Tahun 2012.
Surat Dirjen Anggaran Nomor : S - 632 / AG / 2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal penambahan Kode Satuan Kerja dan Perubahan nomenklatur dilingkup wilayah Mabes Polri dan Kepolisian Daerah TA. 2012.
Surat Asrena Kapolri Nomor : B / 48 / III / 2011 / Srena tanggal 15 Maret 2011 perihal undangan penyusunan rancangan RKA - KL Polri TA. 2012.
Surat Asrena Kapolri Nomor : B / 275 / V / 2011 / Srena tanggal 30 Mei 2011 perihal Pagu Indikatif Polri TA. 2011.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini diberitahukan kepada Para Ka agar memerintahkan anggotanya untuk mengikuti Rakernis Penyusunan Pagu Indikatif Satker Jajaran Polda Kalbar TA. 2012 pada tanggal 14 s/d 16 Juni 2011 bertempat di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar mulai pukul 08.00 Wib dengan penjelasan sebagai berikut :

Tingkat Polda diikuti oleh Paren Satker, Bensatker dan Operator RKA - KL, sedangkan tingkat Polresta / Polres diikuti oleh Waka Polresta / Polres , Kabag Ren/ anggota yang memahami penyusunan RKA - KL , Bensatker, operator RKA - KL.
Membawa DPP KU 106, Ku 107 Satker Bulan Juni 2011.
Data Simak BMN ( posisi terakhir )
Konsep RKA - KL Satker Pagu Usulan TA. 2012.
SBU dan SBK Tahun 2011.
Laptop, Printer, Kabel Listrik dan ATK.
Bagi Satker baru ( Dit Reskrimsus dan Dit Pam Obvit ) agar terlebih dahulu menyusun konsep belanja pegawai dan kegiatan rutin guna pemisahan dari Satker Induk.
Khusus Satker Kewilayahan disiapkan akomodasi ( penginapan ) oleh Panitia sebanyak 4 orang bertempat di Hotel Merpati Pontianak, check In di Hotel pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 mulai pukul 16.00 Wib ( CP. Penda Dwi Imam Fahyadi,SE HP. 08125701540 )
Agar peserta kewilayahan melakukan konfirmasi penginapan kepada CP diatas satu hari sebelum Hari H

Terima Kasih
Wassalamualaikum Wr. Wb

NB : Bagi Satker yang belum menerima surat pemberitahuan agar konfirmasi email rendalpro@yahoo.com ( operator Polda Kalbar Call )

ANALISA BEBAN KERJA DILINGKUNGAN SATUAN FUNGSI PADA SATKER JAJARAN POLDA KALBAR

2011-06-10T09:23:00.005+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Menengok rujukan sebagaimana terjlentreh dibawah ini :

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah.
Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan sektor.
Keputusan Kapolri Nomor : Kep / 547 / VIII / 2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan Polri.
Surat Kapolri Nomor : B / 138 / III / 2011 / Srena tanggal 23 Maret 2011 perihal Permintaan Analisis Beban Kerja Fungsi Tingkat Polda dan Polres.
Surat Kapolri Nomor : B / 1835 / V / 2011 / Srena tanggal 31 Mei 2011 perihal pengiriman analisis beban kerja dilingkungan Srena Polri.
Surat Kapolda Kalbar Nomor : B / 1379 / VI / 2011 / Rorena tanggal 9 Juni 2011 perihal Permintaan Analisis Beban kerja dilingkungan Satfung / Satwil Jajaran Polda Kalbar.

Sehubungan dengan berderet rujukan tersebut diatas agar Ka segera menyusun analisis beban kerja dilingkungan Satfung / Satwil masing - masing, sebagai acuan dalam pembuatan analisis beban kerja tersebut agar operator Satker yang belom menerima Soft copy berupa CD agar melakukan konfirmasi ke email rendalpro@yahoo.com.

Analisis beban kerja pada masing - masing Satfung / Satwil agar dikirimkan ke Rorena Polda Kalbar dalam bentuk naskah dan CD paling lambat tanggal 25 Juni 2011 yang selanjutnya akan dilakukan kompulirisasi untuk diteruskan ke Mabes Polri.

Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih....
Wassalamualaikum Wr Wb

APLIKASI SISTEM RENJA - KL SATKER JAJARAN POLDA KALBAR TA. 2012,,,,PERENCANA SATKER PERSIAPAN 1 JUNI 2011 PENGESAHAN RENJA TA. 2012

2011-05-20T14:33:00.006+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Tantangan Utama pengelolaan anggaran pendapatan dan Belanja Negara adalah terbatasnya ruang gerak kapasitas fiskal sebagai akibat dari terbatasnya sumber pendanaan sehingga menambah kompleksitas pemilihan prioritas pembangunan nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut diterapkan kebijakan penganggaran dengan meningkatkan kualitas belanja ( quality of spending ) melalui pemantapan penerapan sistem penganggaran baru sebagaimana diamanatkan dalam undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta memperkuat penganggaran berbasis kinerja disertai dengan penerapan penganggaran terpadu serta kerangka pengeluaran jangka menengah.

Penerapan penganggaran berbasis kinerja paling sedikit mengandung tiga prinsip yakni :

Prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada tugas - fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi ( Money follow function )
Prinsip Alokasi Anggaran berorientasi pada kinerja ( output dan outcome oriented )
Prinsip Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas ( Let The Manager Manages )

Dinamika yang terus berkembang dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berbasis Kinerja, Menuntut dilakukannya penyempurnaan terhadap mekanisme dan landasan hukum penyusunan RKA - KL , khususnya agar dapat menampung tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang anggaran Bagian Anggaran Kementrian / Lembaga.

Adapun Hal - Hal baru dan/ atau perubahan mendasar dalam ketentuan penyusunan RKA/KL yang diatur dalam Peraturan Pemerintah meliputi antara lain :

Penambahan ketentuan yang mengatur tentang Bagian Anggaran baik Bagian Anggaran Kementrian / Lembaga maupun Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
Penambahan ketentuan yang mengatur mengenai konsep anggaran bergulir yang diterjemahkan kedalam dua jenis atau kelompok kebijakan yang meliputi kebijakan berjalan dan inisiatif baru.
Penyempurnaan Proses sejak awal penyusunan RKA - KL sampai dengan disahkannnya dokumen pelaksanaan anggaran.
Penambahan ketentuan yang mengatur tentang Perubahan RKAKL dalam pelaksanaan APBN
Penambahan ketentuan mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran serta penyelenggaraan sistem informasi yang terintegrasi.

------------------------------------------------- PP No. 90 Tahun 2010------------------------

Sebagai tindak lanjut dalam rangka mengikuti dinamika Sistem Perencanaan Dilingkungan Polda Kalbar TA. 2012 agar seluruh perwira perencana Satker Jajaran Polda Kalbar segera mempersiapkan materi / konsep dalam rangka penyusunan Renja TA. 2012 Satker dengan menggunakan Sistem Aplikasi Renja KL versi Bappenas TA. 2012 dengan tetap mempedomani Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep / 572 / XI / 2009 tanggal 2 Nopember 2009 tentang Draft Akhir Panduan Penyusunan Rencana Kerja dilingkungan Polri.

Untuk Aplikasi Sistem Renja Satker Jajaran Polda Kalbar agar operator Satker melakukan konfirmasi email rendalpro@yahoo.com dan manakala mengalami kesulitan dalam pengoperasioan Sistem Aplikasi dimaksud dipersilahkan melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim Aplikasi Sisrengar Polda Kalbar di Biro Rena Polda Kalbar.

Sekian dan Terima Kasih

PENYUSUNAN BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG ( GIAT RUTIN ) SATKER BARU

2011-05-10T11:27:00.003+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Merujuk sebagaimana dokumen yang terjlentreh dibawah ini :

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 100 / PMK.02 / 2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Standar Biaya Umum TA. 2011.
Surat Keputusan Kapolri Kapolri Nomor : Skep/ 606 / X / 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Standar Biaya Khusus dilingkungan Polri TA. 2011.
Surat Kapolri Nomor : B / 104 / II / 2011 / Srena tanggal 4 Maret 2011 tentang Restrukturisasi Kegiatan pada Program Polri TA. 2012.
Surat Kapolri Nomor : B / 122 / III / 2011 / Srena tanggal 15 Maret 2011 tentang Resktrukturisasi Kegiatan Pada Program Polri TA. 2012.
Surat Asrena Kapolri Nomor : B / 48 / III / 2011 / Srena tanggal 15 Maret 2011 tentang Undangan Penyusunan Rancangan RKA - KL Polri TA. 2012.
Surat Perintah Kapolda Kalbar Nomor : Sprin / 304 / III / 2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Mengikuti Rakernis Penyusunan Rancangan RKA - KL Polri TA. 2012 di Hotel Maharaja Jakarta Selatan tanggal 21 s/d 30 Maret 2011.
Surat Direktur Anggaran III Ditjen Anggaran Nomor : S - 632 / AG / 2011 tanggal 31 Maret 2011 Perihal Penambahan Kode Satker dan Perubahan Nomenklatur dilingkup wilayah Mabes Polri dan Kepolisian Daerah TA. 2012.

Sehubungan dengan rujukan tersusun diatas bersama ini disampaikan kepada fungsi perencana Satker jajaran Polda Kalbar bahwa berkaitan dengan penyusunan penghitungan belanja pegawai Satker TA. 2012 agar masing - masing selalu melakukan update data pegawai pada Satkernya setiap terjadi perubahan / dinamika / pergeseran personil maupun jabatan yang mengakibatkan perubahan jumlah gaji dan tunjangan personel Polri dan PNS dilingkungan Satker masing - masing.

Atensi khusus mendasari rujukan sebagaimana terurai pada nomor 7 rujukan tersebut diatas dijelaskan bahwa Polda Kalbar telah bertambah jumlah Satkernya yakni Satker Direktorat Pam Obvit Polda Kalbar dan Satker Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Kalbar sehingga semula berjumlah 32 Satker di Tahun 2011 akan mengalami penambahan menjadi 34 Satker, sehubungan dengan adanya penambahan tersebut secara otomatis 2 Satker baru dimaksud agar segera menyesuaikan khususnya dalam hal tugas perencanaan program dan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional maupun non operasional yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen DIPA TA. 2012 sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pada Satker baru sudah berjalan secara efektif.

Untuk 2 Satker baru dan Satker lainnya yang mengalami kendala khususnya dalam 2 hal tersebut diatas dipersilahkan untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Biro Rena Polda Kalbar.

Sekian dan terima kasih
Wassalamu'alikum Wr Wb

PERMINTAAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATKER TA. 2010

2011-05-02T13:12:00.002+07:00

Menindaklanjuti Surat Asrena Kapolri Nomor : B / 1372 / IV / 2011 / Srena tanggal 27 April 2011 perihal Permintaan Laporan Realisasi Anggaran Satker Tahun 2010, bersama ini dikirimken format yang harus diisi oleh Satker Jajaran Polda Kalbar.

Untuk format dimaksud dapat di download DISINI

Paling Lambat Pengiriman tanggal 4 Mei 2011

PERMINTAAN DATA KASUS DAN JUMLAH PENYELESAIAN DALM RANGKA PERSIAPAN SUN ANGGARAN 2012

2011-03-10T12:04:00.002+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan merujuk surat Asrena Kapolri Nomor : B / 115 / III / 2011 / Srena tanggal 9 Maret 2011 Perihal Permintaan Data Jumlah Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2010.

Bersama ini diinformasikan kepada Kasatker Jajaran Polda Kalbar bahwa dalam rangka persiapan penyusunan rencana anggaran Polda Kalbar TA. 2012 khususnya dukungan anggaran penyelesaian kasus tindak pidana maka diharapkan untuk segera mengirimkan data kasus dengan format aplikasi office excel SILAHKAN KLIK DISINI dan agar segera dikirimkan kepada Biro Rena Polda Kalbar baik soft copy maupun hard copy dan untuk soft copy ke alamat email rendalpro@yahoo.com

Demikian untuk menjadi maklum dan diucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr Wb

BASELINE ANGGARAN PADA RENSTRA SATKER TA. 2010 - 2014 HARUS SESUAI DENGAN USULAN / RENBUT YANG DITUANGKAN DALAM APLIKASI RKAKL SATKER

2011-03-08T10:49:00.004+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Seiring dengan berjalannya mekanisme perencanaan program dan anggaran Satker Jajaran Polda Kalbar yang lebih dikhususkan pada perencanaan kebutuhan anggaran guna mendukung kegiatan TA. 2012 yang mana dalam pelaksanaan penyusunannya dituangkan melalui sistem aplikasi penganggaran yakni RKA-KL dan RENJA - KL TA. 2012.

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Kebutuhan anggaran TA. 2012 dengan menggunakan sistem aplikasi RKA - KL TA. 2012 agar Operator Satker memperhatikan entri data yang sekarang mendapat atensi khusus yakni formulir D ( Perkiraan Maju / Baseline Anggaran ) hendaknya mengacu kepada Baseline pada Renstra Satker Tahun 2010 - 2014 yang telah disusun guna impelementasi konsistensi dalam perencanaan Program dan Anggaran.

Bagi Operator Satker yang menangani aplikasi RKA -KL khususnya rencana kebutuhan anggaran TA. 2012 agar segera menyesuaikan data perkiraan maju / baseline anggaran sebagaimana disediakan dalam format entri data RKA-KL versi 7 dan segera mengirimkan soft data back up aplikasi RKA - KL yang telah disusun perkiraan maju anggaran / baseline anggaran kepada Biro Rena Polda Kalbar melalui email rendalpro@yahoo.com.

Bagi Satker yang mengalami kendala / hambatan dalam pelaksanaannya disiapkan waktu koordinasi dan konsultasi setiap hari kerja mengingat Penerbitan Pagu Indikatif akan segera direalisasikan akhir bulan Maret 2011.

Demikian untuk menjadi perhatian...terima kasih...Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

SATKER JAJARAN PERSIAPAN PENYUSUNAN / VALIDASI DATA PERSONEL APLIKASI BELANJA PEGAWAI GUNA PENERBITAN PAGU INDIKATIF TA. 2012 APLIKASI RKAKL TA. 2012

2011-02-12T15:47:00.002+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Menengok rujukan tersebut dibawah ini :

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : KEP / 53 / I / 2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2010 - 2014.
Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalbar Nomor : KEP / 98 / II / 2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kalbar Tahun 2010 - 2014.
Surat Kapolri Nomor : B / 4409 / XII / 2010 / Srena tanggal 6 Desember 2010 perihal Permintaan Rencana Kebutuhan pagu Ideal TA. 2012.
Surat Kapolda Kalbar Nomor : B / 3807 / XII / 2010 / Rorena tanggal 20 Desember 2010 perihal Permintaan Rencana Kebutuhan Pagu Ideal Satker Jajaran Polda Kalbar TA. 2012.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini diinformasikan kepada Satker jajaran Polda Kalbar bahwa seiring dengan bergulirnya schedule perencanaan program dan anggaran TA. 2012 diharapkan kepada fungsi perencana Satker untuk segera melakukan validasi data pegawai terhitung mulai bulan januari 2011 melalui aplikasi RKA - KL TA. 2012 yang telah disediakan guna diperoleh data perhitungan anggaran usulan Belanja Pegawai ( gaji dan tunjangan ) TA. 2012 yang selanjutnya akan diterbitkan Surat Edaran bersama Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan yakni Pagu Indikatif TA. 2012.

Agar para fungsi perencana Satker segera mengirimkan kepada Kapolda Kalbar Up. Karo Rena paling lambat akhir bulan Februari 2011.

Terima kasih atas atensinya...Wass

FORMAT TAPJA, RKT DAN LAKIP( PERMENPAN NOMOR 29 TAHUN 2010)

2011-02-07T15:30:00.007+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

---- Dalam rangka penyempurnaan dan penyamaan pemahaman / persepsi terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen penetapan kinerja, Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka telah dilakukan launching Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010.

Dengan merujuk sebagaimana terderet dibawah ini :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663 );
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664 );
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689 );
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntablilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 / M.PAN / 05/ 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20 / M/PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

---- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini diinformasikan kepada seluruh Satker Jajaran Polda Kalbar bahwa untuk Format terakhir penyusunan Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) dan LAKIP Satker jajaran agar Satker mempelajari sebagaimana diatur dalam eraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 silahkan lihat DISINI.

Demikian untuk dipelajari dan segera ditindaklanjuti
Terima kasih...Wassalamu'alaikum Wr Wb

PERGANTIAN KABAG RENPROGAR DAN KABAG DALPROGAR BIRO RENA POLDA KALBAR

2011-02-07T13:00:00.002+07:00

RAPIM POLDA KALBAR TA. 2011 TANGGAL 27 S/D 28 JANUARI 2011

2011-01-31T13:35:00.002+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Melihat rujukan sebagaimana tergelar dibawah ini :

Surat Telegram Kapolri Nomor : STR / 131 / I / 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Rapat Pimpinan Polri Tahun 2011 tanggal 19 s/d 20 Januari 2011 bertempat di Auditorium PTIK Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
Surat Perintah Kapolda Kalbar Nomor : Sprin / 91 / I / 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penunjukan Panitia Rapat Pimpinan Polda Kalbar Tahun 2011.
Surat Telegram Kapolda Kalbar Nomor : ST / 57 / I / 2011 / Rorena tanggal 24 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pimpinan Polda Kalbar Tahun 2011 tanggal 27 s/d 28 Januari 2011.

Perlu diinformasikan kepada Satker seluruh Satker jajaran Polda Kalbar bahwa pada tanggal 27 s/d 28 Januari 2011 telah melaksanakan kegiatan Rapim Polda Kalbar TA. 2011 dengan Tema " Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima Guna Meningkatkan Pelayanan Masyarakat " dimana kegiatan dihadiri seluruh Kasatker Jajaran Polda Kalbar, seluruh Pamen Polda Kalbar.

Untuk informasi seluruh Satker jajaran manakala memerlukan soft copy materi Kegiatan Rapim Polda Kalbar TA. 2011 dapat meminta melalui email rendalpro@yahoo.com guna ditindak lanjuti dengan penyampaian kepada anggota Polri s/d tingkat pelayanan terdepan Polri.

DOKUMENTASI

APLIKASI RANCANGAN RENJA DILINGKUNGAN POLDA KALBAR TA. 2012

2011-01-21T16:03:00.002+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

----Informasi untuk seluruh Satker jajaran Polda Kalbar TA. 2012 bahwa dibidang perencanaan program dan anggaran dilingkungan Polda Kalbar alias Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satker TA. 2012 yang harus/ wajib dilengkapi dengan lampiran print out Aplikasi Rancangan Renja TA. 2012.

PENGIRIMAN ARSIP DATA KOMPUTER ( ADK ) RKA-KL PAGU IDEAL SATKER JAJARAN POLDA KALBAR TA. 2012

2011-01-18T11:33:00.002+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep / 53 /I / 2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2010 - 2014.
Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : Kep / 98 / II / 2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2014.
Surat Kapolri Nomor : B / 4409 / XII / 2010 / Srena tanggal 6 Desember 2010 perihal Permintaan Rencana Kebutuhan Pagu Ideal TA. 2012.
Surat Kapolda Kalbar Nomor : B / 3807 / XII / 2010 / Rorena tanggal 20 Desember 2010 perihal Permintaan Rencana Kebutuhan Pagu Ideal Satker Jajaran Polda Kalbar TA. 2012.
Surat Kapolda Kalbar Nomor : B / 06 / I / 2011 / Rorena tanggal 4 Januari 2011 perihal Evaluasi Permintaan Rencana Kebutuhan Satker Jajaran Polda Kalbar TA. 2012.
Surat Kapolda Kalbar Nomor : B / 106 / I / 2011 / Rorena tanggal 17 Januari 2011 perihal Pengiriman ADK Aplikasi RKA - KL Pagu Ideal TA. 2012 Satker jajaran Polda Kalbar.

----- Sehubungan dengan deretan rujukan tersebut diatas bersama ini diinformasikan kepada Kasatker jajaran Polda Kalbar bahwa scedule perencanaan TA. 2012 telah memasuki tahapan penyusunan Rancangan Rencana Kerja TA. 2012 Polda Kalbar, sehingga guna kelengkapan penyusunan Rancangan Renja Polda Kalbar TA. 2012 khususnya lampiran Aplikasi Bappenas R.I agar Ka memerintahkan Kasubbag Renmin / Kabag Ren untuk segera mengirimkan Arsip Data Komputer ( ADK ) aplikasi RKA - KL TA. 2012 guna dilakukan konversi data kedalam aplikasi versi Bappenas R.I yang selanjutnya akan dikirimkan ke Mabes Polri.

----- Untuk Satker yang belum mengirimkan sebagaimana surat rujukan pada angka 6 tersebut diatas agar segera mengirimkan data dimaksud paling lambat tanggal 19 Januari 2011 kepada Kapolda Kalbar Up. Karo Rena Polda Kalbar, dan bagi Satker yang mengalami hambatan / kendala dalam pelaksanaan penyusunannya agar segera melakukan koordinasi dan konsultasi teknis aplikasi RKA - KL dengan Tim aplikasi Biro Rena Polda Kalbar.

----- Demikian untuk menjadi maklum....Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PENYESUAIAN DATA TUNJANGAN KINERJA SATKER JAJARAN POLDA KALBAR TA. 2010

2011-01-04T18:17:00.003+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Untuk seluruh Satker Jajaran Polda Kalbar agar segera melakukan penyesuaian data pembayaran tunjangan kinerja Satker jajaran Polda Kalbar TA. 2010 dengan mengacu pada petunjuk yang dapat di unduh DISINI

Data akan segera dikirimkan kepada Kapuskeu Polri untuk merealisasikan Tunjangan dimaksud pada minggu I bulan Januari 2010.

Demikian untuk segera ditindaklanjuti

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

FORMULIR DATA TUNJANGAN KINERJA PERSONEL JAJARAN POLDA KALBAR DITUNGGU SECEPATNYA

2010-12-24T17:25:00.006+07:00

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yth. Kasatker jajaran Polda Kalbar untuk segera melengkapi data berupa formulir yang telah disiapkan dari Mabes Polri sehubungan dengan tunjangan kinerja TA. 2010, data dihitung setiap bulannya masing - masing formulir dengan format sebagai berikut :

FORMULIR KLIK DISINI

selesai segera kirimkan ke email rendalpro@yahoo.com dengan format Office excel

Sekian terima kasih untuk menjadi perhatian

PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN MENDUKUNG PROGRAM DAN KEGIATAN SATKER JAJARAN POLDA KALBAR TA. 2012

2010-12-19T17:42:00.003+07:00

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Melihat rujukan sebagaimana terhampar dibawah ini :

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep / 44 / XII / 2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep / 53 / I / 2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2010 - 2014.
Surat Kapolri Nomor : B / 4409 / XII / 2010 / Srena tanggal 6 Desember 2010 tentang Permintaan Rencana Kebutuhan Pagu Ideal TA. 2012.

Sehubungan dengan rujukan tersebut terutama point 3 tersebut diatas diinformasikan kepada Kasatker jajaran Polda Kalbar bahwa Bulan Desember 2010 telah memasuki arena perencanaan program dan anggaran Polda Kalbar TA. 2012, maka dari itu diperintahkan kepada seluruh jajaran Polda Kalbar untuk segera melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA. 2012 sebagaimana telah direncanakan dalam Tahapan Renstra Satker TA. 2012 yang selanjutnya akan diteruskan kepada Kapolri Up. Asrena Kapolri untuk penyusunan Rancangan Renja Polri TA. 2012.

Dalam pelaksanaannya Satker agar memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan Satker jajaran Polda Kalbar menggunakan format yang telah ditentukan agar melakukan konfirmasi melalui email : rendalpro@yahoo.com.
Penggunaan Aplikasi RKA - KL update yang terakhir dari Ditjen Anggaran.
Perhitungan indeks satuan harga kegiatan menggunakan SBU dan SBK Polri TA. 2011.
Perhitungan Indeks Bangunan Gedung Negara mempedomani ketetapan HSBGN wilayah.
Format Renbut Manual Rekapitulasi Rencana Kebutuhan. KLIK DISINI.

Agar disusun dan diserahkan / dikirimkan baik soft copy maupun hard copy kepada Kapolda Kalbar Up. Karo Rena selambat - lambatnya tanggal 23 Desember 2010.

Demikian untuk menjadi periksa.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PENYUSUNAN KONSEP DIPA SATKER JAJARAN POLDA KALBAR TA. 2011

2010-12-12T09:57:00.002+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan mendasari rujukan sebagaimana terjlentreh dibawah ini :

Peraturan Presiden R.I Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah.
Surat Kapolda Kalbar Nomor : B / 2610 / XI / 2010 tanggal 25 Nopember 2010 perihal Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 22 dan 23 Tahun 2010 di Polda Kalbar dan Jajaran.
Surat Kapolda Kalbar Nomor : B / 2640 / XI / 2010 / Rorena tanggal 30 Nopember 2010 Perihal Pemberlakuan Kode Satker Jajaran Polda Kalbar TA. 2011.
Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Nomor : UND - 030 / WPB.17 / BG. 0101 / 2010 tanggal 30 Nopember 2010 perihal Undangan Pelaksanaan Bimtek Aplikasi DIPA Satker TA. 2011.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas khususnya nomor 5 sebagaimana terlihat diatas bahwa pada tanggal 3 s/d 8 Desember 2010 telah dilaksanakan bimbingan teknis penyusunan DIPA Satker jajaran Polda Kalbar TA. 2011 secara menyeluruh. Berkaitan dengan telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis Penyusunan DIPA dimaksud maka Satker diperintahkan oleh Kanwil Perbendaharaan untuk segera menyusun DIPA TA. 2011 sebagaimana hasil sosialisasi dimaksud.

Mengingat Dokumen dimaksud yakni DIPA Satker TA. 2011 akan segera diminta oleh Kanwil Perbendaharaan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 dan harus ditandatangani oleh Kapolda Kalbar, agar Satker segera mengirimkan Konsep DIPA TA. 2011 sebagaimana yang telah diarahkan oleh staf Ditjen Perbendaharaan Pontianak.

Apabila pada waktu tersebut Satker belum mengirimkan data konsep DIPA dan dokumennya maka akan dikirimkan kepada Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Pontianak tanpa Satker dimaksud dengan konsekuensi DIPA TA. 2011 Satker yang belum mengirimkan akan ditunda penerbitan / pengesahannya oleh Kakanwil sehingga akan menghambat Kegiatan Satker dimaksud.

Demikian untuk menjadi atensi dan maklum...Wassalamu'alaikum Wr Wb.

TERBITNYA UNDANG - UNDANG NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG APBN TA. 2011

2010-11-27T15:20:00.003+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Seiring dengan perjalananan scedule perencanaan dan penganggaran yang tinggal menghitung hari untuk membuka lembaran Undang - Undang Baru yang telah terbit yakni Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) Tahun Anggaran 2011. Polda Kalbar yang merupakan bagian dari pada pelaksana Program dan Kegiatan sebagaimana terlebur dalam Undang - Undang dimaksud yang disusun melalui proses yang bisa dikatakan tidak sebentar / tahapan - tahapan yang telah diskenariokan melalui peraturan perencanaan dan penganggaran baik dari Kemenkeu R.I maupun Polri.

Dalam rangka penyelarasan rentetan proses telah terbitnya undang - undang APBN sebagaimana tersebut diatas dihimbau kepada seluruh Satker Jajaran Polda Kalbar untuk memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

Perlu diketahui dan dicermati bahwa pada Tahun 2011 Satker yang ada dalam jajaran Polda Kalbar sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri tentang Restrukturisasi Organisasi Polri yang semula jumlah Satker 29 dan untuk tahun 2011 akan bertambah menjadi 32 Satker Jajaran dengan penambahan Satker sebagai berikut : Biro Rena, Itwasda dan Dit Binmas, agar Satker yang baru segera melakukan penyesuaian segala kelengkapan dokumen khususnya dokumen pelaksanaan anggaran khususnya agar prioritas pada Awal Tahun yang perlu diwaspadai pembayaran gaji dan tunjangan dimana dokumen harus telah disusun pada Bulan Desember 2010 dengan menggunakan aplikasi pelaksanaan anggaran yang terbaru ( 32 Satker ) mengingat Satker baru perangkat yang mengawaki bidang keuangan belum tersusun.
Satker Jajaran Polda Kalbar segera melakukan penyusunan Rencana Penarikan Anggaran yang diwajibkan guna syarat pengesahan DIPA TA. 2011 Satker oleh Menteri Keuangan R.I. dengan memperhatikan dan melibatkan fungsi / sub fungsi terkait pada Satker jajaran guna akurasi perencanaan penarikan anggaran mendukung kegiatan TA. 2011 ( tidak diperkenankan dibagi rata dan wajib disesuaikan dengan intensitas kegiatan yang telah direncanakan dalam TOR dan RAB )
Direncanakan diawal bulan Desember 2010 setelah terbitnya Surat Rincian Alokasi Anggaran ( SRAA ) dan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja ( SAPSK ) Biro Rena Polda Kalbar akan memanggil seluruh Kabag Ren beserta operator jajaran Polda Kalbar untuk menyusun dokumen kesiapan penelaahan bersama Ditjen Perbendaharaan Wilayah Pontianak.
Soft Copy Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2010 bisa diintip DISINI

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindaklanjutnya..Wassalamu'alaikum Wr Wb

PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA SATKER JAJARAN POLDA KALBAR TA. 2011

2010-11-22T08:25:00.003+07:00

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Merujuk dari rentetan surat sebagaimana terjlentreh dibawah ini :

Surat Direktur Anggaran III Ditjen Anggaran Kemenkeu R.I Nomor : Und - 575 / AG.5 / 2010 tanggal 1 Nopember 2010 perihal Sosialisasi Program Aplikasi RKA-KL dan DIPA 2011.
Surat Asrena Kapolri Nomor : B / 513 / XI / 2010 / Srena tanggal 3 Nopember 2010 perihal Rencana Penyelenggaraan Penyusunan RKA-KL dan DIPA Polri TA. 2010 Pagu Definitif.
Surat Perintah Kapolda Kalbar Nomor : Sprin / 1283 / XI / 2010 tanggal 4 Nopember 2010 perihal Perintah Mengikuti Kegiatan Penyusunan RKA -KL/ DIPA Pagu Definitif Polri TA. 2011.
Surat Asrena Kapolri Nomor : B / 602 / XI / 2010 / Srena tanggal 9 Nopember 2010 perihal Perpanjangan Waktu Penyusunan RKA-KL dan DIPA TA. 2011 Pagu Definitif.
Surat Perintah Kapolda Kalbar Nomor : Sprin / 1303 / XI / 2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang Pelaksanaan Penyusunan RKA-KL dan DIPA Polda Kalbar TA. 2011 Pagu Definitif.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas dan langkah awal dalam rangka persiapan penyusunan DIPA Satker Jajaran Polda Kalbar TA. 2011, bersama ini diinformasikan kepada seluruh Satker Jajaran untuk dapatnya segera mempersiapkan penyusunan DIPA TA. 2011 Satker dengan melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

Mengunduh Aplikasi RKA-KL / DIPA update terkini Lihat DISINI.
Melakukan Restore Back Up Aplikasi RKA-KL / DIPA TA. 2011 yang telah diterima oleh masing-masing Satker dengan menggunakan aplikasi sebagaimana tertera diatas.
Melakukan pengecekan ulang struktur data dan alokasi anggaran pada kegiatan masing - masing program.
Melakukan entri data rencana penarikan anggaran pada aplikasi sebagaimana telah direncanakan oleh fungsi s/d sub fungsi setiap detail kegiatan pada Satker Jajaran Polda Kalbar.
Pengisian data rencana penarikan pada setiap detail kegiatan pada fungsi / sub fungsi setiap Satker agar seakurat mungkin dengan melibatkan seluruh fungsi dan sub fungsi yang berkenaan.
Manakala Satker jajaran mengalami hambatan / kesulitan dalam pelaksanaannya agar segera melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Rena Polda Kalbar.

Demikian untuk menjadi perhatian...terimakasih...Wassaalam

KELENGKAPAN TOR DAN RAB PAGU DEFINITIF TA. 2011 SATKER JAJARAN POLDA KALBAR

2010-11-15T12:24:00.003+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Menindaklanjuti hasil penelaahan RKAKL pagu definitif Satker jajaran Polda Kalbar TA. 2011 antara Polda Kalbar yang diwakili tim Biro Renbang Polda Kalbar bersama staf Ditjen Anggaran III Kemenkeu R.I. untuk dokumen yang harus disusun meliputi :

Dokumen TOR dan RAB
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ( per - Kegiatan ) dalam RKAKL Pagu Definitif TA. 2011 ( format ambil DISINI ) yang ditandatangani asli KPA / Kasatker.

Dokumen tersebut diatas dikirimkan kepada Biro Renbang melalui kurir / secara langsung oleh operator dalam bentuk hardcopy / print out dan soft copy dalam kepingan cd yang selanjutnya akan dikirimkan kepada Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran III dan Srena Mabes Polri.

Perlu disampaikan kepada masing - masing Satker untuk resiko bagi yang tidak mengirimkan akan diberikan tanda bintang ( blokir anggaran ) pada DIPA Satker TA. 2011 oleh Menteri Keuangan R.I.

Kelengkapan untuk TOR dan RAB serta SPTJM dari Satker yang sudah dikirimkan akan diteruskan ke Mabes Polri dan Menteri Keuangan pada tanggal 18 Nopember 2010.

Demikian untuk menjadi atensi khusus.

PERUBAHAN APLIKASI RKAKL DAN PAGU SATKER DEFINITIF TA. 2011

2010-11-10T18:16:00.003+07:00

Ass...

Sehubungan dengan hasil pelaksanaan penyusunan Pagu Definitif Satker Jajaran Polda Kalbar TA. 2011 dimana terdapat perubahan aplikasi RKAKL dan jumlah pagu yang harus disesuaikan dokumen TOR dan RAB masing - masing Satker agar Kabag Ren dan operator Satker :

Aplikasi Klik Disini
Back Up Pagu Satker agar konfirmasi melalui email rendalpro@yahoo.com
Aplikasi khusus Satker baru ( Rorena, Itwasda dan Dit Binmas ) Klik Disini

Untuk segera dilaksanakan penyusunan TOR dan RAB dengan menyesuaikan pagu baru mengingat tanggal 12 Nopember 2010 Tim Polda Kalbar akan melaksanakan penelaahan bersama Staf Dirjen Anggaran III Kemenkeu R,I dengan membawa serta dokumen dimaksud. sehingga dokumen dimaksud agar dikirimkan melalui email.

Atas perhatian diucapkan terima kasih..

RAPAT KERJA DALAM RANGKA PERUBAHAN SISTEM APLIKASI RKAKL SATKER TA. 2011

2010-10-22T16:56:00.004+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Merujuk sebagaimana terderet dibawah ini :

Surat Menteri Keuangan Nomor : S - 484 / MK.02 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perbaikan dan Penyempurnaan RKA-KL Pagu Sementara TA. 2011.
Surat Pjs. Direktur Anggaran III Nomor : Und - 511 / AG.5 / 2010 tanggal September 2010.
Surat Asrena Kapolri Nomor : B / 480 / X / 2010 / Asrena tanggal 18 Oktober 2010 perihal Rencana Perbaikan dan Penyempurnaan RKA - KL Polri TA. 2010.
Surat Perintah Kapolda Kalbar No.Pol : Sprin / 1203 / X / 2010 tanggal 20 Oktober 2010 Perihal Mengikuti Kegiatan Rapat Kerja dalam rangka Perbaikan dan Penyempurnaan RKA-KL Pagu Sementara TA. 2011.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas disampaikan kepada Satker jajaran Polda Kalbar bahwa pada tanggal 20 s/d 23 Oktober 2010 telah dilaksanakan kegiatan Rapat Kerja dalam rangka Perbaikan dan Penyempurnaan RKA-KL Pagu Sementara TA. 2011 yang dihadiri seluruh fungsi perencana Mabes Polri dan Karo Renbang beserta operator aplikasi RKA - KL Polda Jajaran dengan mengambil tempat di Wisma PKBI Jln. Hang Jebat III, Jakarta Selatan.

Adapun pointer khusus yang harus menjadi atensi Satker jajaran Polda Kalbar yakni dapat dijelaskan sebagai berikut :

Adanya perubahan komponen input yang mendukung pencapaian out put pada setiap kegiatan dalam RKA - KL Pagu Sementara TA. 2011 Satker jajaran Polda Kalbar.
Kewajiban untuk memilah akun yang ada pada komponen input agar disesuaikan peruntukkannya ( akun belanja barang ops lainnya, akun jaldis dan non operasional ) sehingga dalam suatu komponen input akan jelas terbagi akun secara proporsional guna mendukung kegiatan.
Penyesuaian antara out put dan komponen yang ada pada kegiatan guna penentuan kategori komponen operasional atau non operasional ( 001,002 --operasional , 011-999 --Non operasional )
Perubahan dukungan anggaran yang bersumber dari PNBP untuk Satker Jajaran Polda Kalbar.

Berkaitan dengan hal - hal tersebut diatas agar Satker segera cross check dan segera melakukan perubahan sebagaimana telah ditetapkan bersama / kesepakatan bersama pembahasan perbaikan RKA - KL TA. 2011 Pagu Sementara. Untuk konfirmasi data perubahan agar Operator aplikasi RKA-KL Satker jajaran melakukan konfirmasi pada email rendalpro@yahoo.com.

Untuk menjadi perhatian..terima kasih..
Wassalamu'alaikum Wr Wb

SELAMAT KEPADA BAPAK/IBU ANGGOTA TNI YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI WILAYAH PULAU TERLUAR DAN PERBATASAN ATAS (Peraturan Menkeu No. 178/PMK.05/2010 )

2010-10-21T23:49:00.003+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178 / PMK.05 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau - Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan maka dengan berucap rasa syukur telah diperhatikannya anggota TNI dan PNS dengan adanya realisasi alokasi tunjangan dimaksud.

Mengingat gambaran medan yang cukup sulit untuk ditempuh diwilayah perbatasan khususnya wilayah Kalbar - Malaysia/Serawak dimana anggota TNI dan PNS yang bertugas diwilayah perbatasan khususnya daerah terpencil / garis depan wilayah batas negara dihadapkan dengan segala permasalahan yang kompleks baik yang bersumber dari intern maupun ekstern sehingga dijadikan dasar/pertimbangan khusus untuk merealisasikan dukungan tunjangan dimaksud.

Adapun besaran tunjangan yang diberikan bagi personel TNI dan PNS sebagaimana kriteria dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178 / PMK.05 / 2010 yakni dapat dirincikan sebagai berikut ( Bagian ke - 2 Pasal 4 huruf a,b,c dan d ) :

150 % dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal diwilayah pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk.
100 % dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal diwilayah pulau-pulau kecil terluar berpenduduk.
75 % dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal diwilayah perbatasan.
50 % dari gaji pokok bagi yang bertugas sesaat diwilayah udara , laut perbatasan dan pulau kecil terluar.

Untuk lebih jelasnya informasi dapat dilihat di ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/peraturan/pmk/2010/pmk_178_pmk05_2010.pdf

Sekian dan terima kasih...

PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN ( IKK ) DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENDUKUNG PENELAAHAN PAGU DEFINITIF POLDA KALBAR TA. 2011

2010-10-10T13:22:00.003+07:00

Assalamu'alikum Wr Wb

Merujuk sebagaimana tergelar dibawah ini :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 104 / PMK.02 / 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2011.
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE - 294 / MK.02 / 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementrian / Lembaga TA. 2011.
Surat Derenbang Kapolri Nomor : B / 353 / VIII / 2010 / Sderenbang tanggal 18 Agustus 2010 tentang Perubahan Kode Sub Komponen Aplikasi RKA - KL Polri TA. 2011.
Surat Derenbang Kapolri Nomor : B / 383 / VIII / 2010 / Sderenbang tanggal 31 Agustus 2010 tentang Indikator Kinerja Kegiatan Polri TA. 2011.
Nota Dinas Karo Renbang Polda Kalbar Nomor : B / ND - 223 / IX / 2010 / Rorenbang tanggal 23 September 2010 tentang Pengesahan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan ( POK ) Kegiatan Biro Renbang Polda Kalbar pada DIPA Spim Polda Kalbar TA. 2010.
Perintah Kapolda Kalbar Nomor : Sprin / 1137 / X / 2010 / Rorenbang tanggal 4 Oktober 2010 tentang Tim Persiapan Penyusunan Pagu Definitif 2011 dan Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan TA. 2011 Satker Jajaran Polda Kalbar pada tanggal 8 s/d 10 Oktober 2010.

Pada tanggal 08 s/d 10 Oktober 2010 Biro Rena Polda Kalbar menyelenggarakan kegiatan Rakernis dalam rangka menghadapi kegiatan penelaahan Pagu Definitif TA. 2011 Polda Kalbar yang direncanakan oleh Srena Mabes Polri pada bulan Oktober 2010 ini. Dengan menghadirkan seluruh Perwira Perencana tingkat Polda dan Kabag Ren Satker Kewilayahan serta operator dan Bensatker menyusun Indikator Kinerja Kegiatan Satker dan Penyusunan Dokumen pendukung TOR dan RAB serta pencocokan belanja pegawai masing - masing Satker jajaran Polda Kalbar guna dijadikan referensi penyusunan Pagu Belanja Pegawai Definitif TA. 2011.

Pelaksanaan Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun dan Satker jajaran Polda Kalbar telah menyusunan dokumen kelengkapan dalam rangka penelaahan Pagu definitif antara Polda Kalbar dengan staf Dirjen Anggaran III dengan didampingi staf Srena Mabes Polri yang direncanakan bulan ini di Jakarta.

Terima Kasih atas perhatiannya..Wasaalamu'alaikum Wr Wb

REVISI DIPA SATKER JAJARAN POLDA KALBAR TA. 2010

2010-09-16T14:00:00.002+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Mengintip rujukan sebagaimana tergelar dibawah ini :

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 )
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 )
Undang - Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075 )
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406 )
Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010.
Keputusan Presiden Nomor 84 / P Tahun 2009.
Peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 119 / PMK.02 / 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga dan Penyusunan , Penelaahan , Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 / PMK.02 / 2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2010.

Sehubungan dengan banyaknya rujukan terjlentreh diatas bersama ini diinformasikan kepada Satker Jajaran Polda Kalbar agar segera melaksanakan analisa dan evaluasi khususnya bidang anggaran mendukung kegiatan operasional Satker untuk TA. 2010 guna diketahui bagian -2 / kegiatan / sub giat / akun maupun detail kegiatan yang menurut Satker dengan tidak mengurangi / menganggu pencapaian sasaran kegiatan dan sangat diperlukan revisi / perubahan sebagaimana diatur dalam rujukan nomor 8 tersebut diatas.

Sebagai perhatian bahwa pelaksanaan Revisi DIPA dibatasi waktunya yakni pada tanggal 31 Oktober 2010 merupakan batas akhir pengajuan Revisi DIPA TA. 2010 Satker Jajaran, maka dari itu dihimbau untuk segera melakukan koordinasi dan kosultasi dengan Biro Renbang Polda Kalbar manakala akan melaksanakan Revisi DIPA TA. 2010.

Demikian untuk menjadi perhatian...terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

KELUARGA BESAR BIRO RENA POLDA KALBAR MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1431 H KEPADA SELURUH SATKER JAJARAN POLDA KALBAR

2010-09-09T15:52:00.002+07:00

Lihat Kartu Ucapan Lainnya
(KapanLagi.com)

PERUBAHAN KODE SUB KOMPONEN RKA - KL SATKER JAJARAN POLDA KALBAR TA. 2011

2010-09-04T16:31:00.009+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Melihat beberapa tumpukan rujukan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE - 294 / MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementrian / Lembaga Tahun Anggaran 2011.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 104 / PMK.02 / 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2011.
Surat Derenbang Kapolri Nomor : B / 355 / VIII / 2010 / Sderenbang tanggal 18 Agustus 2010 tentang Perubahan Kode Sub Komponen Aplikasi RKA-KL Polri TA. 2011.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini diinformasikan kepada Seluruh Satker Jajaran Polda Kalbar (khususnya pejabat pengemban fungsi perencanaan program dan anggaran ) bahwa dalam rangka mempermudah persiapan penyusunan RKA-KL Pagu Definitif Polri TA. 2011 khususnya bidang teknis aplikasi komputer agar masing - masing Kabag Ren beserta operator Satker melaksanakan perubahan kode sub komponen pada sistem aplikasi RKA-KL TA. 2011.

Untuk hasil pelaksanaan perubahan kode sub komponen pada aplikasi RKA-KL TA. 2011 Satker jajaran baik soft copy maupun hard copy agar dikirimkan kepada Kapolda Kalbar Up. Karo Renbang paling lambat tanggal 05 September 2010 mengingat waktu yang relatif singkat dan padat kegiatan guna mempersiapkan penyusunan Pagu Definitif RKA-KL Satker Jajaran Polda Kalbar TA. 2011.

Agar Pejabat Kabag Ren dan Operator segera melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi manakala menemui hambatan / kesulitan guna pelaksanaan kegiatan dimaksud. untuk soft copy data RKA - KL Satker yang belum ada / hilang agar melakukan konfirmasi pada email admin yakni rendalpro@yahoo.com.

Terima kasih atas perhatiannya..Wassalamu'alaikum Wr Wb..

PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYUSUNAN TOR DAN RAB PADA RKAKL POLRI TA. 2011 DI WISMA PKBI JAKARTA SELATAN

2010-08-23T15:04:00.002+07:00

Assamalu'alaikum Wr Wb

Menilik dari rujukan sebagaimana terpampang dibawah ini :

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 14 ayat 1 bahwa " Dalam rangka penyusunan RAPBN, Menteri / Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran / pengguna barang menyusun RKA - KL.
Undang _ Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 14 ayat 2 bahwa " RKA-KL disusun atas prestasi kerja/ kinerja yang akan dicapai.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Pasal 4 dan Peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 104/PMK.02/2010 pasal 2 bahwa RKA - KL disusun dengan menggunakan pendekatan Penganggaran Terpadu, Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
Peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 100 / PMK.02 / 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Tahun 2011.
Surat Derenbang Kapolri Nomor : B / 353 / VIII / 2010/ Sderenbang tanggal 16 Agustus 2010 tentang Sosialisasi Penyusunan TOR dan RAB Kegiatan Polri TA. 2011.

Sehubungan dengan deretan rujukan sebagaimana tersebut diatas, diinformasikan kepada seluruh Satker jajaran Polda Kalbar bahwa sosialisasi penyusunan TOR dan RAB kegiatan pada RKA - KL TA. 2011 telah dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan mengambil tempat di Wisma PKBI Jln. Hang Jebat III Jakarta Selatan.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan TOR yakni berupa penyeragaman format dan tata naskah dalam penyusunan TOR RKA-KL TA. 2011. Agar seluruh Kabag Ren dan Operator Aplikasi segera menyesuaikan guna mempermudah penelaahan Pagu Definitif RKA - KL Satker Jajaran Polda Kalbar.

Untuk soft copy hasil pelatihan penyusunan TOR dan format yang telah ditetapkan dapat diunduh melalui email dan agar seluruh operator jajaran Polda Kalbar segera melakukan konfirmasi email kepada tim operator Biro Renbang Polda Kalbar rendalpro@yahoo.com.

Bagi Satker yang ingin melaksanakan koordinasi dan konsultasi disiapkan waktu pada jam kerja senin s/d jum'at..terima kasih atas perhatiannya...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PERGANTIAN PEJABAT KARO RENBANG POLDA KALBAR DARI KOMBES POL DRS. JAMES UMBOH KEPADA KOMBES POL DRS. TRI LULUS RAHARDJO

2010-08-12T16:51:00.002+07:00

SOP Penelaahan Pagu Sementara 2011 di Dirjen Anggaran Depkeu R.I

2010-07-25T15:36:00.001+07:00

SOP Penelaahan Pagu Sementara 2011

Kesekretariatan - 19/07/2010 10:44:41

Printable View

Sejak pekan lalu, kantor Direktorat Jenderal Anggaran terlihat lebih sibuk. Kegiatan Penelaahan RKA-KL 2011 telah dimulai. DJA mempersiapkan berbagai fasilitas untuk menunjang pelaksanaan penelaahan dan mengakomodir kebutuhan para peserta penelaahan, diantaranya helpdesk DJA, ruang tunggu, hingga konsumsi untuk para peserta selama penelaahan.

Lokasi penelaahan dibagi menjadi 3 (tiga). Pertama, di Gedung Parkir Lantai 5 DJA, untuk para peserta penelaahan dari Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra Direktorat Anggaran III. Kedua, Gedung B (Gedung RM Noto Hamiprodjo) Lantai 2, untuk para peserta dari K/L yang menjadi mitra Direktorat Anggaran II. Ketiga, Gedung Djuanda II, untuk para peserta dari K/L yang menjadi mitra Direktorat Anggaran I.

Sebelum melakukan penelaahan, para peserta diwajibkan melakukan registrasi kepada petugas. Saat registrasi, peserta menunjukkan kartu identitas dan Surat Tugas dari instansinya. Kartu identitas ditukar dengan kartu tanda peserta yang dikenakan selama penelaahan berlangsung.

Peserta melakukan registrasi untuk mendapatkan tanda peserta penelaahan.

Petugas melakukan pemeriksaan sebelum peserta memasuki ruang penelaahan

Layanan helpdesk DJA pada Penelaahan RKA-KL 2011

Suasana penelaahan di Gedung Djuanda II

(Teks: Arfan, Foto: Dana)

PENYUSUNAN TOR DAN RAB PAGU SEMENTARA TA. 2011 SATKER JAJARAN POLDA KALBAR

2010-07-22T17:10:00.005+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Mengamati rujukan yang berderet dibawah ini :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004 tanggal 6 Agustus 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga.
Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE - 294 / MK. 02 / 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementrian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2011.
Surat Derenbang Kapolri Nomor : B / 263 / VI / 2010 / Sderenbang tanggal 28 Juni 2010 tentang Penjelasan Aplikasi RKA - KL dan Kegiatan Prioritas Nasional / Bidang TA. 2011.
Surat Derenbang Kapolri Nomor : B / 281 / VII / 2010 / Sderenbang tanggal 6 Juli 2010 tentang Rencana Penyelenggaraan Penyusunan RKA - KL dan DIPA Polri TA. 2011 Pagu Sementara.
Surat Perintah Kapolda Kalbar Nomor : Sprin / 823 / VII / 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penyusunan RKA - KL dan DIPA Polri TA. 2011 Pagu Sementara Polda Kalbar tanggal 11 s/d 17 Juli 2010.
Surat Derenbang Kapolri Nomor : B / 303 / VII / 2010 / Sderenbang tanggal 16 Juli 2010 tentang Perpanjangan Alokasi Waktu Kegiatan Rakernis Penyusunan Pagu Sementara Polri TA. 2011 semula s/d tanggal 16 Juli 2010 menjadi tanggal 19 Juli 2010.
Surat Kapolda Kalbar Nomor : B / 1651 / VII / 2010 / Ro Renbang tanggal 21 Juli 2010 tentang Pengiriman RKA - KL Pagu Sementara TA. 2011 Satker Jajaran Polda Kalbar.

Berkaitan dengan rujukan tersebut diatas khususnya pada nomor 7 diinformasikan kepada seluruh Satker Jajaran Polda Kalbar bahwa setelah seterimanya format bagian B aplikasi RKA - KL Versi 7.1 Dirjen Anggaran Depkeu R.I, agar masing - masing Satker mempelajari / menelaah dokumen dimaksud serta menindaklanjuti dengan menyusun dokumen pendukung yakni Kerangka Acuan Kegiatan ( KAK ) / TOR berikut RAB yang telah terintegrasi pada format aplikasi RKA - KL versi 7.1 dari Dirjen Anggaran Depkeu R.I.

Pengiriman TOR dan RAB yang telah disusun agar dikirimkan secara langsung oleh Perwira Perencana dan Operator paling lambat tanggal 28 Juli 2010 diserahkan secara langsung kepada Tim Aplikasi RKA - KL Polda Kalbar guna dilakukan penelaahan dan pembetulan apabila terjadi kekeliruan.

Apabila Satker jajaran Polda Kalbar mengalami hambatan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen pendukung sebagaimana tersebut diatas agar segera melaksanakan koordinasi dan konsultasi bersama Tim Sistem Aplikasi Perencanaan Program dan Anggaran Polda Kalbar sekretariat Biro Renbang Polda Kalbar.

Demikian untuk menjadi maklum.

SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN R.I NOMOR : SE - 224 / MK.02 / 2010 TGL 01 JUNI 2010 TTG APBN - P TA. 2010

2010-06-04T17:00:00.002+07:00

Apbn p 2010

View more presentations from RENBANG.

APLIKASI RKA - KL TAHUN 2011 ON RELEASE, MOHON OPERATOR SATKER JAJARAN POLDA KALBAR ATENTION

2010-06-01T16:45:00.001+07:00

TAMPILAN LAYOUT APLIKASI RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2011 TERANYAR

2010-05-20T16:22:00.002+07:00

PEMBUKAAN MUSRENBANG POLRI TAHUN 2010

2010-05-10T10:11:00.001+07:00

Nota Keuangan RAPBN-P 2010 + RUU APBN-P Tahun Anggaran 2010

2010-04-18T14:34:00.002+07:00

BAB I
PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
RAPBN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2010

1.1 PENDAHULUAN

Ekonomi global pada tahun 2009 mengalami perlambatan sebagai akibat krisis keuangan global yang merebak sejak pertengahan tahun 2007. Banyak negara di berbagai kawasan yang terkena dampak krisis tersebut, sehingga mengalami pertumbuhan negatif selama dua triwulan pertama 2009 berturut-turut, antara lain Amerika Serikat, negara-negara di kawasan Eropa, Jepang, dan beberapa negara ASEAN termasuk Singapura, Malaysia, dan Thailand. Namun memasuki paruh kedua 2009, kinerja ekonomi global menunjukkan perbaikan, yang antara lain ditunjukkan oleh membaiknya perekonomian beberapa negara Asia yang kembali tumbuh positif sampai dengan triwulan IV tahun 2009. Selain itu, pemulihan ekonomi global juga ditandai oleh membaiknya industri manufaktur, naiknya penjualan ritel, meningkatnya indeks kepercayaan konsumen (consumer confidence index), membaiknya sektor perumahan secara perlahan, serta meningkatnya harga komoditas dunia.

selengkapnya :

Sumber : http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=761

RAKOR POLRI DENGAN ICITAP TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGAMANAN PERBATASAN NEGARA

2010-04-06T15:06:00.001+07:00

PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 69 / PMK.02 / 2010 TGL 23 MARET 2010 TTG TATA CARA REVISI DIPA TA. 2010

2010-04-02T14:18:00.001+07:00

"Ada beberapa hal baru dalam tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2010. Yaitu revisi anggaran mulai dikaitkan dengan target kinerja. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja,” kata Made Arya Wijaya Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran dalam acara sosialisasi PMK Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun anggaran 2010 bertempat di Gedung RM. Noto Hamiprodjo tanggal 31 Maret 2010.

Menurut PMK tersebut, definisi revisi adalah perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan dalam Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) tahun anggaran 2010 dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010.

Revisi terjadi karena adanya perubahan berupa penambahan pagu anggaran belanja dan/atau perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap atau berkurang.

Perubahan berupa penambahan pagu anggaran belanja seperti adanya anggaran belanja tambahan (ABT), kelebihan realisasi PNBP dari target yang direncanakan dalam APBN, luncuran PHLN atau PHDN termasuk Penerusan Pinjaman, dan percepatan penarikan pinjaman LN/DN termasuk Penerusan Pinjaman.

Sedangkan perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap atau berkurang disebabkan oleh dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, antar unit organisasi dalam satu bagian anggaran, antar kegiatan dalam satu program sebagai hasil optimaslisasi.

Sesuai dengan PMK ini, revisi bisa dilaksanakan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap kebutuhan biaya operasional satuan kerja, pembayaran berbagai tunggakan, kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan, rupiah murni pendamping PHLN, dan kegiatan multi years.

Demikian pula revisi dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja dengan ketentuan tidak mengubah sasaran program, tidak mengubah jenis dan satuan keluaran kegiatan, dan tidak mengurangi volume keluaran kegiatan prioritas nasional ( Ditjen Anggaran Depkeu R.I )

SURAT TELEGRAM KAPOLDA KALBAR NO. POL : ST / 272 / III / 2010 TGL 29 - 03 - 2010

2010-03-31T12:44:00.003+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

---- Membaca rujukan sebagaimana terlihat dibawah ini :

Surat Derenbang Kapolri Nomor : B / 101 / III / Sderenbang Tanggal 8 Maret 2010 tentang Penyusunan Pagu Ideal TA. 2011.
Surat Perintah Kapolda Kalbar Nomor : Sprin / 249 / III / 2010 Tanggal 9 Maret 2010 tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan Konversi Sistem Aplikasi RKA - KL TA. 2011.
Surat Kapolda Kalbar Nomor : B / 632 / III / 2010 / Ro Renbang tanggal 17 Maret 2010 tentang Pengiriman RKA - KL Pagu Ideal TA. 2011 Satker Jajaran Polda Kalbar.
Berita Telepon Staf Derenbang Mabes Polri tanggal 29 Maret 2010 tentang Aplikasi RKA - KL Pagu Ideal Polda Kalbar telah diterima dan disesuaikan dengan Sistem Aplikasi 13 Program Kepolisian.

---- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini disampaikan kepada Satker bahwa untuk Rencana Kebutuhan Pagu Ideal Polda Kalbar TA. 2011 dengan alokasi pada 13 Program Kepolisian telah dikirimkan ke Mabes Polri.

---- Memperhatikan rujukan khusus point 4 bahwa koordinasi dan konsultasi Tim Sderenbang Mabes Polri telah meminta kepada Polda Kalbar untuk menyusun konversi aplikasi RKA - KL TA. 2010 dari 8 Program Kepolisian kedalam 13 Program Kepolisian untuk dikirimkan segera pada kesempatan pertama.

---- Diharapkan kepada masing - masing Satker agar segera menyusun konversi program dari 8 program Kepolisian kedalam 13 Program Kepolisian dan dikirimkan kepada Kapolda Kalbar Up. Karo Renbang paling lambat tanggal 8 April 2010 serta disiapkan waktu koordinasi dan konsultasi bagi Satker yang mengalami kesulitan dalam penyusunan dokumen dimaksud pada tanggal 8 dan 9 April 2010.

---- Atas perhatian diucapkan terima kasih.

APLIKASI PENYUSUNAN RANC. RENJA SATKER JAJARAN POLDA KALBAR TA. 2011 ( 13 PROGRAM KEPOLISIAN )

2010-03-19T11:16:00.007+07:00

Assalamu'alaikum Wr. Wb

---- Melihat rujukan sebagaimana terjlentreh dibawah ini :

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
Surat Derenbang Kapolri No. Pol : B / 443 / XI / 2009 tanggal 26 Nopember 2009 tentang Sasaran Prioritas Polri 2010 - 2014 sesuai Resorces Envelope.
Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 53 / I / 2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Renstra Polri Tahun 2010 - 2014.
Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 572 / XI / 2009 tanggal 2 Nopember 2009 tentang Draft Akhir Panduan Penyusunan Rencana Kerja dilingkungan Polri.
Surat Derenbang Kapolri Nomor : B / 101 / III / 2010 / Sderenbang tanggal 8 Maret 2010 tentang Penyusunan Pagu Ideal TA. 2011.
Surat Kapolda Kalbar Nomor : B / 583 / III / 2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Sosialisasi dan Konversi Sistem Aplikasi RKA - KL dari 8 Program Kepolisian menjadi 13 Program Kepolisian.
Surat Perintah Kapolda Kalbar Nomor : Sprin / 249 / III / 2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Tugas sebagai Tim Sosialisasi dan Konversi Aplikasi 8 Program Kepolisian menjadi 13 Program Kepolisian.
Surat Kapolda Kalbar Nomor : B / 632 / III / 2010 / Ro Renbang tanggal 17 Maret 2010 tentang Pengiriman RKA - KL Pagu Ideal TA. 2011 Satker Jajaran Polda Kalbar.

---- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini diinformasikan kepada Satker jajaran Polda Kalbar bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Renja Satker Polda Kalbar dan jajaran sebagaimana mempedomani Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 572 / XI / 2009 tanggal 2 Nopember 2009 tentang Draft Akhir Panduan Penyusunan Rencana Kerja dilingkungan Polri, agar masing - masing Satker segera menyesuaikan terhadap perubahan struktur Program dan anggaran TA. 2011 ( sebelumnya 8 Program Kepolisian menjadi 13 Program Kepolisian ).

---- Khususnya penyusunan format aplikasi Rancangan Renja TA. 2011 yang mencakup 13 Program Kepolisian TA. 2011 dihimbau kepada seluruh Satker untuk konfirmasi email kepada email Biro Renbang Polda Kalbar rendalpro@yahoo.com guna memperoleh pengiriman aplikasi Rancangan Renja TA. 2011 dimaksud.

---- Atas perhatiannnya diucapkan terima kasih.

PELAKSANAAN RAPAT KERJA PENYUSUNAN PAGU IDEAL POLDA KALBAR TA. 2011

2010-03-15T16:05:00.003+07:00

---- Dalam rangka pelaksanaan tugas Polri khususnya Polda Kalbar pada tahun anggaran 2011 dengan tetap berpegang azas Anggaran Berbasis Kinerja maka dilaksanakan penyusunan Pagu Ideal Polda Kalbar TA. 2011 secara bottom up ( masukan kegiatan dari Satker / wil Jajaran Polda Kalbar ).

---- Dengan mendasari rujukan sebagaimana terderet dibawah ini :

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
Surat Derenbang Kapolri No. Pol : B / 443 / XI / 2009 tanggal 26 Nopember 2009 tentang Sasaran Prioritas Polri 2010 - 2014 sesuai Resource Envelope.
Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 53 / I / 2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Renstra Polri Tahun 2010 - 2014.
Surat Derenbang Kapolri Nomor : B / 101 / III / 2010 / Sderenbang tanggal 8 Maret 2010 tentang Penyusunan Pagu Ideal TA. 2011.
Surat Kapolda Kalbar Nomor : B / 583 / III / 2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Rapat Kerja dan Sosialisasi Konversi Sistem Aplikasi RKA - KL Pagu Ideal TA. 2011.
Surat Perintah Kapolda Kalbar Nomor : Sprin / 249 / III / 2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Penunjukan Tim Sosialisasi Konversi Aplikasi RKA - KL Pagu Ideal TA. 2011 Polda Kalbar.

---- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas Polda Kalbar telah melaksanakan kegiatan Rapat Kerja / sosialisasi konversi aplikasi RKA - KL penyusunan Pagu Ideal Polda Kalbar TA. 2011 pada tanggal 11 s/d 12 Maret 2010 di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar dengan menghadirkan seluruh Perwira Perencana Satker Mapolda dan Satwil jajaran Polda Kalbar.

---- Dokumentasi kegiatan

SKEP KAPOLRI NO. POL : SKEP / 572 / XI / 2009 TANGGAL 2 NOVEMBER 2009

2010-02-10T09:22:00.002+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Melihat rujukan sebagaimana berikut :

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 44 / XII / 2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep / 1 / I / 2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dilingkungan Polri.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini diinformasikan kepada Kasatker jajaran Polda Kalbar bahwa petunjuk penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) dilingkungan Polri yang semula mempedomani Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep / 1 / I / 2008 tanggal 18 Januari 2008 dengan terbitnya Skep Kapolri No. Pol : Skep / 572 / XI / 2009 tanggal 2 Nopember 2009 maka seluruh Satker jajaran wajib mempedomani petunjuk yang terbaru dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian.

SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR : SE / 10 / I / 2009 TGL 30 JANUARI 2009

2010-02-10T08:30:00.002+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Melihat rujukan sebagaimana tertera dibawah ini :

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025.
Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 360 / VI / 2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri Tahun 2005 - 2025.
Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 37 / X / 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penjabaran Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang mandiri, Profesional dan dipercaya masyarakat.
Arahan Kapolri pada Rakor Polri tanggal 28 - 29 Januari 2009.

----- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas diinformasikan kepada Kasatker jajaran bahwa Pedoman perencanaan Kapolri TA. 2010 telah dikirimkan dari Sderenbang Polri pada Bulan Februari 2010.

----- Demikian untuk menjadi maklum

LATAR BELAKANG PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2011

2010-02-03T08:59:00.002+07:00

----- Pencapaian Renstra Polri tahun 2005 - 2009 dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat harus diakui belum sepenuhnya memberikan kepuasan kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas Polri selaku Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga perlu dilanjutkan pada Renstra Polri Tahun 2010 - 2014 yang bermuara pada pencapaian strategi Partnership Building secara pararel agar kepercayaan masyarakat kepada Polri meningkat dan tercipta kondisi keamanan yang semakin kondusif disemua titik pelayanan bersamaan dengan pencapaian strategi Partnership Building Renstra Polri 2010 - 2014.

----- Sesuai sasaran strategis Polri dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan yaitu Partnership Building serta dalam rangka melanjutkan strategi Trust Building sebagaimana tersebut diatas maka sepanjang 5 ( lima ) tahun kedepan akan digelar pelayanan prima disemua titik pelayanan hingga tingkat Polsek melalui Standart Pelayanan Kamtibmas Prima.

----- Renstra Polri tahun 2005 - 2009 dilaksanakan dalam 8 ( delapan ) program dan 26 kegiatan dimana pada setiap tahap melaksanakan program unggulan yaitu tahun 2005 - 2007 dibidang perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, tahun 2008 dibidang Harkamtibmas dan diakhir Renstra tahun 2009 melaksanakan program unggulan Lidik sidik tindak pidana dengan penjuru Bareskrim Polri disamping melaksanakan program unggulan akselerasi Quick Wins, sedangkan pada Renstra Polri tahun 2010 - 2014 dilaksanakan dalam 13 ( tiga belas ) Program dan 86 Kegiatan, sehingga pada masa peralihan dari Renstra Polri 2005 - 2009 menuju Renstra Polri Tahun 2010 - 2014 masih menggunakan 8 ( delapan ) program khususnya Renstra Polri tahun I ( Tahun 2010 ).

----- Sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas diinformasikan kepada Satker jajaran Polda Kalbar bahwa untuk TA. 2011 akan diimplementasikan 13 ( tiga belas ) Program Kepolisian yakni :

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri yang terdiri dari 7 kegiatan.
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Polri yang terdiri dari 6 kegiatan.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepolisian yang terdiri dari 10 kegiatan.
Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kepolisian Polri yang terdiri dari 3 kegiatan.
Program Pemberdayaan SDM Kepolisian yang terdiri dari 8 Kegiatan.
Program Pendidikan dan Pelatihan Polri yang terdiri dari 8 kegiatan.
Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban yang terdiri dari 7 kegiatan.
Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban yang terdiri dari 3 kegiatan.
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan yang terdiri dari 4 kegiatan.
Program Pemeliharaan Kamtibmas yang terdiri dari 9 kegiatan.
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana yang terdiri dari 11 kegiatan.
Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar tinggi yang terdiri dari 6 kegiatan.
Program Pengembangan Hukum Kepolisian yang terdiri dari 4 kegiatan.

----- Untuk Satker agar segera menyesuaikan perubahan program dimaksud untuk disesuaikan dengan rencana kebutuhan Satker yang telah disusun untuk TA. 2011. untuk naskah analisa program dan kegiatan TA. 2011 agar Satker melaksanakan koordinasi dengan Biro Renbang Polda Kalbar atau konfirmasi email rendalpro@yahoo.com.

----- Demikian untuk menjadi perhatian.

PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATKER LINGKUNGAN POLDA KALBAR

2010-01-24T16:33:00.003+07:00

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Mengingat rujukan sebagai berikut :

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER / 09 / M.PAN / 5 / 2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE / 12 / M.PAN - RB / 11 / 2009 tanggal 3 Nopember 2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementrian / Lembaga.
Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 34 / VIII / 2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dan guna peningkatan Akuntabilitas Kinerja yang terukur dan tercapainya sasaran sesuai indikator kinerja utama pada TA. 2011 yang akan dilaksanakan Restrukturisasi Program dan Kegiatan Polri terdiri dari 13 Program sebagai berikut :

Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri.
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Polri.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Polri.
Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kepolisian.
Program Pemberdayaan SDM Polri.
Program Pendidikan dan Pelatihan Polri.
Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban.
Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.
Program Pemeliharaan Kamtibmas
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Program Penggulangan Gangguan Keamanan dalam negeri Berkadar tinggi.
Program Pengembangan Hukum Kepolisian

Berkaitan dengan Restrukturisasi Program dan Kegiatan TA. 2011 dimaksud diatas agar masing - masing Satker Jajaran Polda Kalbar segera menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama Satker yang diterbitkan melalui Keputusan Kasatker.

Agar mengirimkan dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama Satker paling lambat tanggal 26 Januari 2010 kepada Kapolda Kalbar Up. Karo Renbang guna dilakukan penelaahan dan dijadikan sebagai bahan masukan Penetapan Indikator Kinerja Utama Polda Kalbar yang selanjutnya dikirimkan kepada Kapolri tanggal 28 Januari 2010.

Untuk Satker yang mengalami kesulitan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama agar segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Karo Renbang Polda Kalbar beserta staf.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terima masih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

SKEP KAPOLRI NO. POL : SKEP / 4 / VII / 2009 TANGGAL 1 JULI 2009

2010-01-19T13:52:00.004+07:00

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menilik berbagai macam rujukan sebagaimana tergelar dibawah ini :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : Per / 09 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239 / IX / 6 / 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perubahan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP.
Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 53 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan - Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 07 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan atas keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan - Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah ( Polda ).
Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 44 / XII / 2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Sisrenstra Polri.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini diinformasikan kepada Kasatker Jajaran Polda Kalbar bahwa telah direvisi Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 762 / X / 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Naskah Sementara Buku Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dilingkungan Polri.

Adapun Pedoman Penyusunan LAKIP yang telah dibakukan yakni Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 4 / VII / 2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Draft Akhir Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dilingkungan Polri. agar seluruh Satker mempedomani panduan dimaksud serta sistematika yang telah ditentukan.

Demikian untuk menjadi periksa.

RAKOR PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN / RANC. RENJA SATKER JAJARAN POLDA KALBAR TA. 2011

2010-01-08T14:05:00.003+07:00

ARAHAN KARO RENBANG RENBUT TA. 2011 POLDA KALBAR

Karo Ranc Renja 2011

View more presentations from RENBANG.

DOKUMENTASI

KONVERSI FORMAT APLIKASI 6.2 KE FORMAT APLIKASI 6.3 RKA - KL SATKER JAJARAN POLDA KALBAR

2009-12-30T07:53:00.004+07:00

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti Update aplikasi RKA - KL / POK / PERAN versi 6.2 menjadi versi 6.3 TA. 2010 DJA bersama ini diinformasikan kepada Satker Jajaran Polda Kalbar agar :

Operator Satker Jajaran Polda Kalbar untuk segera mendownload aplikasi versi 6.3 DJA TA. 2010. DISINI
Agar mencermati penjelasan slide dibawah ini mengenai perubahannya dari versi 6.2 ke versi 6.3 khususnya pengisian POK Satker.
Segera mengisikan data awal rencana Realisasi dan agar dalam perjalanan Tahun Anggaran 2010 agar selalu dilaporkan back upnya per - bulan kepada Admin RKA - KL Polda Kalbar di email rendalpro@yahoo.com setiap tanggal 3 awal bulan.
Apabila mengalami kesulitan agar segera melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Aplikasi Renprogar Polda Kalbar.

Agar diperhatikan dan tindak lanjutnya..terima kasih

Arahan Konversi Aplikasi 63

View more presentations from guest80a24d.

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN POK SATKER RKA - KL TA. 2010

2009-12-14T11:52:00.001+07:00

Juk Pok 2010

View more presentations from RENBANG.

SURAT DERENBANG KAPOLRI NO. POL : B / 433 / XI / 2009 / SDERENBANG TTG ATENSI KHUSUS PENYUSUNAN DIPA POLRI DAN JAJARAN TA. 2010

2009-12-11T09:17:00.003+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan mendasari beberapa rujukan sebagaimana terurai dibawah ini :

Peraturan Menkeu RI No : 119 / PMK.02 / 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA - KL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA TA. 2010.
Surat Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar Nomor : Und - 019 / WPB.017 / BD.0201 / 2009 tanggal 10 Nopember 2009 tentang Undangan Mengikuti Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per - 26 / PB / 2009 dan Peraturan Menkeu RI Nomor : 119 / PMK.02 / 2009.
Surat Derenbang Kapolri No. Pol : B / 433 / XI / 2009 / Sderenbang tanggal 17 Nopember 2009 tentang Sosialisasi PMK No. 119 / PMK.02 / 2009 dan Penyusunan DIPA Satker Tingkat Mabes Tahun 2010.
Surat Telegram Kapolda Kalbar No.Pol : ST / 703 / XII / 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Penyusunan DIPA Polda Kalbar TA. 2010 dan Satker Jajaran tanggal 08 s/d 09 Desember 2009 di SPN Pontianak.
Surat Rincian Alokasi Anggaran ( SRAA ) Polda Kalbar No : 13 / 060.01 / 2010 tanggal 30 Nopember 2009 tentang Rincian Pagu APBN Polda Kalbar TA. 2010.
Surat Perintah Kapolda Kalbar No. Pol : Sprin / 1197 / XII / 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Penyusunan DIPA Polda Kalbar TA. 2010.
Surat Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar No : S - 1074 / WPB.017 / BD.0201 / 2009 tanggal 2 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Penelaahan Konsep DIPA TA. 2010.
Surat Perintah Kapolda Kalbar No. Pol : Sprin / 1197 / XII / 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Penyusunan DIPA Polda Kalbar TA. 2010.
Surat Perintah Kapolda Kalbar No. Pol : Sprin / 1199 / XII / 2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Penelaahan DIPA Polda Kalbar TA. 2010 di Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas khususnya point 3 perlu diinformasikan kepada Kasatker Jajaran Polda Kalbar beberapa atensi khusus yang sangat penting untuk diketahui sebagaimana isi daripada rujukan point 3 diatas sebagai berikut :

Pada aplikasi RKA - KL versi 6.2 Ditjen Anggaran ditemukan beberapa perubahan yang mendasar yakni format Petunjuk Operasional Kegiatan ( POK ) dan ditambahkan formulir Rencana Penarikan Anggaran Per Detail Kegiatan yang mana bertujuan sebagai sinkronisasi antara Rencana Kegiatan s/d tingkat fungsi pada Satker, RKA - KL TA. 2010, Penetapan Kinerja dan DIPA TA. 2010 serta Penambahan Formulir Rencana Realisasi sampai dengan tingkat fungsi / sub fungsi pelaksana.
DIPA untuk tingkat Satwil / Polda ditanda tangani oleh Kapolda dimana penyusunan rencana penarikan anggaran BAB III DIPA di susun secara Bottom Up tiap - tiap Satker yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 s/d 09 Desember 2009 di SPN Polda Kalbar dan sebagai autentikasi dokumen disyahkan terlebih dahulu oleh Kasatker / Kasatwil.
Batas Waktu Pengiriman Konsep DIPA yang disyahkan oleh masing - masing Kasatker di terima oleh Biro Renbang Polda Kalbar paling akhir tanggal 15 Desember 2009.
Penyusunan POK tingkat Satker dilaksanakan dengan aplikasi versi 6.2 yang telah disiapkan menu Rencana Penarikan yang selanjutnya menjadi Petunjuk Operasional Kegiatan ( POK ) masing - masing Satker.
POK wajib disusun oleh Satker / Satwil yang ditandatangani oleh Kasatker yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Kapolda Kalbar untuk diketahui.

Untuk bahan penyusunan Petunjuk Operasional kegiatan Satker / Satwil dipersilahkan mendownload / mengunduh soft data back Up aplikasi versi 6.2 Pagu Definitif TA. 2010 KLIK DISINI.

Sekian dan terima kasih..

SELAMAT JALAN BRIGADIR TRIANA WIRAHMANA PERSONEL BAG MIN POLTABES PONTIANAK SEMOGA AMAL IBADAHNYA MENGANGKATNYA KE TEMPAT YG TERBAIK DISISI ALLAH SWT

2009-12-03T09:34:00.002+07:00

Lihat Kartu Ucapan Lainnya
(KapanLagi.com)

SATKER JAJARAN POLDA KALBAR " PERSIAPAN SUSUN DIPA TA. 2010 "!!!!!!

2009-11-26T11:32:00.005+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Mengingat deretan rujukan tersebut dibawah ini :

Peraturan Dirjen Perbendaharaan No : Per - 26 / PB / 2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Tata Cara Perubahan DIPA Tahun 2009.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119 / PMK.02 / 2009 tanggal 07 Juli 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2010.
Surat Kepala Kantor Wilayah XVI Pontianak Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalbar Nomor : Und - 019 / WPB.017 / BD.0201 / 2009 tanggal 10 Nopember 2009 tentang Undangan Mengikuti Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per- 26 / PB / 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor : 119 / PMK.02 / 2009.
Disposisi Kapolda Kalbar kepada Karo Renbang Polda Kalbar tentang Perintah Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per- 26 / PB / 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor : 119 / PMK.02 / 2009.
Surat Kapolda Kalbar No. Pol : B / 2352 / XI / 2009 / Ro Renbang Tanggal 17 Nopember 2009 tentang Undangan Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per- 26 / PB / 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor : 119 / PMK.02 / 2009 kepada Kasatker Jajaran Polda Kalbar.

Berkaitan dengan hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per- 26 / PB / 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor : 119 / PMK.02 / 2009 yang dilaksanakan di Aula Kanwil Perbendaharaan Pontianak pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2009 disampaikan kepada seluruh Satker Jajaran Polda Kalbar agar segera mempersiapkan dalam rangka penyusunan DIPA TA. 2010.

Adapun Rekomendasi yang Biro Renbang berikan selaku Pembina Fungsi Perencanaan dan penganggaran di Jajaran Polda Kalbar sebagai berikut :

Satker Jajaran agar segera mengambil soft data / data digital aplikasi RKA - KL TA. 2010 dengan menggunakan Versi 6.2 Dirjen Anggaran Depkeu R.I.
Satker mempersiapkan kerangka Penetapan Kinerja dimana setiap nominal rencana penarikan per bulan / per detil kegiatan harus sesuai dengan perencanaan tingkat bawah ( bottom Up ) guna hindari hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Anggaran TA. 2010 di Jajaran Polda Kalbar.
Operator bidang Renprogar Satker agar mempelajari secara jeli bentuk aplikasi DIPA TA. 2010 yang baru serta bentuk aplikasi Versi 6.2 yang mana terdapat perubahan - perubahan secara mendasar didalamnya.
Segera melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Biro Renbang apabila mengalami hal - hal yang belum jelas dan mendasar.

Berikut kami sampaikan Back Up aplikasi versi 6.2 yang akan dipergunakan dalam penyusunan DIPA TA. 2010 :

Demikian Untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.
Terima Kasih

APLIKASI VERSI 6.2 UNTUK OPERATOR APLIKASI RKA - KL JAJARAN POLDA KALBAR MENYUSUN RENBUT 2011

2009-11-15T13:37:00.003+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Yth. Seluruh Operator Jajaran Polda Kalbar

Guna kelancaran pelaksanaan tugas penyusunan Rencana Kebutuhan Satker Jajaran TA. 2011 serta penyusunan seluruh usulan kegiatan Satker pada Tahun 2011 diwajibkan kepada seluruh Operator Aplikasi RKA - KL Jajaran Polda Kalbar agar mengunduh aplikasi Versi 6.2 RKA - KL.

Dipersilahkan KLIK DISINI untuk mengunduhnya.

Terima Kasih..Wassalamu'alaikum Wr. Wb

SURAT KEPALA KANWIL XVI PONTIANAK DITJEN PERBENDAHARAAN DEPKEU R.I

2009-11-06T14:00:00.002+07:00

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Membaca petunjuk dan arahan melalui surat Kepala Kantor Wilayah XVI Pontianak Ditjen Perbendaharaan Depkeu R.I Nomor : S -741 / WB.16 / 03.03 / 2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Batas Akhir Pengajuan Revisi DIPA Tahun 2009.

Perlu diinformasikan kepada seluruh Satker Jajaran Polda Kalbar bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2009 disampaikan beberapa hal - hal sebagai berikut :

Batas akhir pengajuan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) TA. 2009 tanpa merubah Satuan Anggaran Per - Satuan Kerja ( SAPSK ) ulangi tanpa merubah SAPSK adalaha tanggal 13 Nopember 2009.
Dalam pengajuan usul pengesahan revisi DIPA, agar Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) agar mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 16 Juni 2009 No. PER / 26 / PB / 2009 tentang Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) TA. 2009.
Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) dalam proses revisi DIPA supaya mengggunakan program aplikasi revisi DIPA ( dalam hal ini Biro Renbang Polda Kalbar selaku penghubung Satker jajaran Polda Kalbar dengan Kanwil Perbendaharaan Pontianak )

Perlu ditambahkan bahwa KPA yang mengajukan usul pengesahan revisi DIPA yang telah melewati batas waktu dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku akan ditolak / dikembalikan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr Wb

PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN IDEAL SATKER JAJARAN POLDA KALBAR TA. 2011

2009-11-02T13:32:00.008+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Salam sejahtera untuk kita semua....
Memperhatikan rujukan sebagaimana terderet dibawah ini :

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep / 44 / I / 2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Sistem Perencanaan dan Strategi Polri.
Surat Telegram Kapolri No.Pol : ST / 1224 / XII / 2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Kerja dilingkungan Polri.
Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 1 / I / 2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Pedoman Penyusunan Renja dilingkungan Polri.
Surat Keputusan Kapolda Kalbar No. Pol : Skep / 118 / VI / 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Rencana Kerja Polda Kalbar TA. 2010.
Arahan Derenbang Kapolri pada Kegiatan Rakernis Penyusunan Pagu Definitif Polri TA. 2010 pada tanggal 28 s/d 30 September 2009 di Lido Lakes Resort , Bogor , Jawa Barat tentang Penyusunan Rencana Kebutuhan / Pagu Ideal Satker TA. 2011 untuk segera disusun bulan Nopember 2009.
Surat Kapolda Kalbar No. Pol : B / 2551 / XI / 2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang Rencana Kebutuhan Anggaran Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Polda Kalbar TA. 2011.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini diinformasikan kepada Seluruh Jajaran Bahwa Penyusunan Rencana Kebutuhan Satker TA. 2011 yang meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal dilaksanakan secara Bottom Up.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dalam rangka kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Satker agar memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

Naskah Rancangan Renja Satker TA. 2011 agar mempedomani Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/01 / I / 2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Pedoman Penyusunan Renja dilingkungan Polri.
Penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran guna mendukung kegiatan TA. 2011 agar Satker berpedoman pada Standar Biaya Umum dan Biaya Khusus ( SBU dan SBK TA. 2010 )
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Pemeliharaan Matfasjas Mempedomani data SIMAK BMN Satker dan Melampirkan print out laporan BMN Satker terakhir.
Penghitungan Rencana Kebutuhan Materiil dan Fasilitas dihitung mendasari Indeks Satuan Harga Gedung dan Bangunan ( ISHGB ) dari Kimpraswil Setempat Tahun 2009 dengan estimasi kenaikan harga 20 % ( lampirkan ISHGB dari Kimpraswil )

Rencana Kebutuhan masing - masing Satker / Sub Satker TA. 2011 agar disusun menggunakan aplikasi versi 6.0 Depkeu R.I dan dikirimkan kepada Kapolda Kalbar Up. Karo Renbang paling lambat tanggal 16 Nopember 2009 baik soft copy ( data digital ) maupun hard copy ( Print Out )

Untuk penggunaan sofware aplikasi versi 6.1 Depkeu R.I dipersilahkan download DISINI...KLIK

Bagi Satker yang mengalami kesulitan maupun hambatan dalam penyusunannya agar segera berkoordinasi kepada Karo Renbang Polda Kalbar Cq. Staf..

Demikian informasi kami sampaikan untuk segera ditindak lanjuti.
Salam Sejahtera untuk kita semua

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sun Renbut 2011 ( KLIK FULL DIBAWAH GAMBAR UNTUK PERBESAR GAMBAR )

View more presentations from RENBANG.

TATA CARA REVISI DIPA POLDA KALBAR TA. 2009

2009-10-30T09:48:00.003+07:00

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memperhatikan rujukan sebagai berikut :

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 )
Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 )
Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 )
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 105 / PMK.02 / 2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga dan penyusunan , Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 06 / PMK.02 / 2009 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Angggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2009.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per - 26 / PB / 2009 tentang Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009.
Surat Kapolres Landak No. Pol : B / 1942 / X / 2009 tanggal 26 Oktober 2009 perihal Usulan Revisi RKA - KL dan POK TA. 2009 Polres Landak.

Sehubungan dengan rujukan sebagaimana terhampar diatas, bersama ini diinformasikan kepada Seluruh Satker jajaran bahwa Tata Cara Pelaksanaan Revisi DIPA Polda Kalbar TA. 2009 agar memperhatikan rujukan pada Point 7 diatas.

Menanggapi rujukan point 8 tersebut diatas dimohon kepada Satker untuk mampu menganalisa dan memperkirakan kapan waktunya guna pelaksanaan Revisi DIPA Tahun Anggaran berjalan dengan melihat, membaca dan menelaah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per - 26 / PB / 2009 tentang Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009.

Sehubungan dengan Mekanisme Pelaksanaan Revisi DIPA Tahun Anggaran Berjalan disarankan dan sebagai bahan masukan kepada Satker Jajaran agar memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

Seterimanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) tahun Anggaran berjalan, masing - masing Satker untuk segera melakukan cross check dengan mengkoordinasikan kepada KPPN setempat guna mengetahui kesalahan - kesalahan administrasi untuj segeranya dilaksanakan Revisi pada kesempatan pertama setelah seterimanya DIPA Satker.
Pelaksanaan Usulan Revisi Kegiatan Apapun yang dicantumkan dalam DIPA Tahun Anggaran berjalan agar seyogyanya memperhatikan Penetapan Kinerja, Petunjuk Operasional Kegiatan ( POK ), Rencana Kegiatan karena keterkaitan secara historis pelaksanaan Revisi selama Tahun Anggaran Berjalan diperlukan guna Pengendalian Program dan Anggaran.
Agar Usulan Revisi Satker yang ditanda tangani Kasatker wajib dilengkapi dengan Term Of Reference ( TOR ) apabila mengalami perubahan Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) agar disertakan, guna mengetahui Perubahan Out Put maupun Out Come Kegiatan yang direvisi sebagai bahan anev kegiatan dan anggaran.
Dalam Mekanisme Pelaksanaan Revisi DIPA maupun POK agar tetap berpedoman kepada Peraturan - Peraturan yang telah diterbitkan Menteri Keuangan Republik Indoesia.
Segala Revisi POK tingkat Satker agar Permohonan ditujukan Kepada Kalbar Up. Karo Renbang baik Soft Copy ( Data Digital ) dan Hard Copy ( Data Print Out ) serta Kelengkapan TOR dan RAB - nya.
Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi kepada Karo Renbang Polda Kalbar setiap terjadi Revisi DIPA pada Satker Jajaran Polda Kalbar

Tata Cara Revisi Dipa Per 26 Final

View more presentations from RENBANG.

PAGU DEFINITIF POLDA KALBAR TA. 2010 ( Klik Pada Gambar Untuk Perbesar )

2009-10-19T10:12:00.003+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Merujuk daripada hasil pelaksanaan penelaahan Pagu Definitif Polda Kalbar TA. 2010 bersama Tim Penelaah dari Polda Kalbar dibawah pimpinan Karo Renbang Polda Kalbar Kombes Pol Drs. James Umboh bersama Staf Ditjen Anggaran III Depkeu R.I di Gedung Danapala A Komplek Depkeu R.I.

Bersama ini diinformasikan kepada seluruh Kasatker Jajaran Polda Kalbar bahwa Pagu Definitif Polda Kalbar TA. 2010 mengalami kenaikan sebesar 9,8 % dari Pagu Definitif TA. 2009 dimana pointer - pointer kenaikan dapat dirincikan sebagai berikut :

Terdapat Alokasi Belanja Transito Pada Satker Biro Personel yang direncanakan untuk menutupi kekurangan Belanja Pegawai Personel Polda Kalbar selama TA. 2010.
Terdapat rencana kenaikan gaji pegawai sebesar 5 % sebagaimana tercantum dalam nota keuangan Presiden R.I tentang RAPBN TA. 2010.
Kenaikan pada ULP anggota Polri sebesar Rp. 5.000,- / Org
Kenaikan Uang Makan PNS Polri sebesar Rp. 5.000,- / Org

Adapun atensi khusus dari Ditjen Anggaran III Depkeu R.I tentang Rencana Anggaran Polda Kalbar yang telah dituangkan dalam TOR dan RAB Satker Jajaran Polda Kalbar sebagaimana disusun pada tanggal 05 s/d 06 Oktober 2010 agar memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

Untuk Dukungan Operasional Satker jajaran tidak diperkenankan untuk mendukung makan siang ( kecuali rapat ), dukungan pulsa / komunikasi, insentif - insentif ( kecuali honor yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan [ SBU] ).
Pelaksanaan kegiatan yang didukung dari Duk Opsnal Satker seyogyanya disesuaikan dengan TOR dan RAB yang telah disusun dan apabila mengalami perubahan sasaran kegiatan wajib melaporkan melalui Revisi / perubahan kepada Kapolda Kalbar Up Karo Renbang Polda Kalbar guna mempermudah pengendalian Program dan Anggaran.
Agar segera merubah / merevisi TOR dan RAB Satker Jajaran dengan menyesuaikan peraturan / perundangan yang berlaku ( Standar Biaya Khusus dan Standar Biaya Umum )

Berkaitan dengan hal - hal tersebut diatas bersama ini disarankan kepada Kasatker Jajaran Polda Kalbar agar mempersiapkan penyusunan DIPA Satker masing - masing TA. 2010 ( Rencana Distribusi Anggaran Mendukung Kegiatan ) melalui konsep Penetapan Kinerja Satker dan Rencana Kegiatan dengan berpedoman kepada Pagu Definitif Satker Jajaran Polda Kalbar TA. 2010.

Terima kasih.

Belajar Accrual Accounting Dari Aussie

2009-10-19T09:02:00.001+07:00

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ballroom Hotel Borobudur, Kamis (15/10), dipadati pejabat Ditjen Perbendaharaan dan utusan Kementerian Negara/Lembaga lainnya. Lebih dari 600 peserta mengikuti Lokakarya "Akuntansi Akrual-Konsepsi dan Pengalaman Implementasi" dengan antusias. Dibuka langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Lokakarya ini menghadirkan narasumber yang berkompeten. Termasuk perwakilan dari Negara Australia sebagai referensi penerapan sistem akrual ini.

Dalam keynotes speech yang disampaikannya, Ibu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa proses migrasi menuju accrual system merupakan amanah Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disebutkan dalam ketentuan peralihan Pasal 36 ayat (1) bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Untuk itu, lanjutnya, seharusnya pada tahun ini (2009, red) system ini telah terimplementasi. Namun dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah yang memahami sistem ini belum memadai, maka disepakati bahwa penerapan accrual accounting basis system, akan dilakukan secara bertahap.

Selain itu, Menkeu juga menegaskan bahwa peralihan cash accounting basis system yang selama ini diterapkan pemerintah, menuju accrual accounting basis system, bukanlah pekerjaan mudah. Dibutuhkan komitmen tinggi seluruh elemen pemerintahan. Untuk itu, Menkeu berharap kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga, untuk menyamakan persepsi dan konsepsi terkait system baru ini. Sehingga, akan tercipta sinergi yang pada akhirnya bermuara pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Sebelumnya, Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo memaparkan bahwa tujuan lokakarya ini diantaranya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pegawai pemerintah terhadap sistem baru ini, termasuk memberikan gambaran terkait segala permasalahan yang dihadapi saat sistem ini diterapkan. Harapannya, Indonesia dapat mengambil manfaat dari pengalaman Australia yang telah menerapkan accrual accounting basis system ini sejak 1996.
Lokakarya yang diinisiasi oleh Australia Indonesia partnership sebagai lembaga kerjasama resmi Indonesia-Australia, akan mengarahkan pemerintah Indonesia untuk menyusun strategi terbaik dalam melakukan migrasi cash toward accrual system.

Dalam kesempatan yang sama, peserta juga diistimewakan dengan kehadiran penasehat senior Departemen keuangan dan Deregulasi Australia, Sharon Ong. Mewakili pemerintah Australia, Sharon Ong mengapresiasi dihelatnya lokakarya ilmiah ini. Beliau juga mengingatkan bahwa penerapan accrual accounting basis system memiliki banyak tantangan. Baik berupa kegagalan penerapan yang mengharuskan perubahan rencana dari yang semula, maupun terkait masalah komunikasi antar instansi.

Setelah dibuka secara resmi oleh Menkeu, acara dilanjutkan dengan pemaparan beberapa materi tentang tinjauan ilmiah terhadap akuntansi akrual, pengalaman Australia dalam mengimplementasikan sistem akrual, dan konsep migrasi menuju sistem akrual versi Indonesia.

Sumber : http://www.perbendaharaan.go.id/pro/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=2255

SELAMAT JALAN BRIPKA WIJIONO NRP 68050657 ( BA RO PERS ) SEMOGA AMAL KEBAIKAN & PENGABDIANNYA MENGANTARKANNYA KE TEMPAT TERBAIK DISISI ALLAH SWT

2009-10-17T18:18:00.002+07:00

Lihat Kartu Ucapan Lainnya
(KapanLagi.com)

KONSEP RESTRUKTURISASI ORGANISASI POLRI POLDA KALBAR DALAM RANGKA PENINGKATAN / PENDEKATAN PELAYANAN POLRI KEPADA MASYARAKAT

2009-10-16T14:47:00.003+07:00

Dengan dilatar belakangi sebagaimana terurai dibawah ini :

Akselerasi Transformasi Polri tentang Validasi Organisasi
Realisasi Bijak Kapolri tentang Polda Sebagai Kesatuan Induk Penuh ( KIP ), Polres Sebagai Kesatuan Operasional Dasar ( KOD ) dan Polsek Sebagai Sentral Pelayanan Polri.
Surat Perintah Kapolri No.Pol : Sprin / 2134 / XII / 2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penunjukkan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Polri dan Sprin / 482 / III / 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Restrukturisasi Organisasi Polri.
Bijak Strategis Kapolri tentang Validasi Organisasi Polri.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas bersama ini diinformasikan kepada Seluruh Satker Jajaran Polda Kalbar bahwa sesuai kebijakan Kapolri khususnya bidang validasi organisasi Polri dalam rangka mendekatkan pelayanan Polri kepada Masyarakat dimana sebagai sentral pelayanan Polri yakni Polsek jajaran yang direncanakan " KUAT " melalui konsep penggelaran kekuatan sebagai upaya meningkatkan kehadiran anggota Polri ditengah - tengah masyarakat.

Bersama ini disampaikan bahwa hasil pelaksanaan perencanaan penggelaran kekuatan Polda Kalbar sampai titik terdepan pelayanan Polri / Polsek jajaran telah dihimpun sebagaimana masukan dan saran secara Bottom Up yang terkoordinir di Biro Renbang Polda Kalbar.

Sebagai bahan informasi kepada seluruh Satwil Jajaran Polda Kalbar disampaikan hasil konsep Restrukturisasi Orgaisasi Polri yang telah dikirimkan ke Mabes Polri sebagaiman hasil video conference dengan bapak Kapolri tanggal 8 Oktober 2009. silahkan KLIK DISINI

Arahan Karo Renbang Res Org

View more presentations from RENBANG.

PAGU DEFINITIF TA. 2010

2009-09-26T15:49:00.002+07:00

Seiring semakin dekatnya masa pergantian Anggota DPR-RI periode 2004-2009 menuju periode 2010-2014, maka upaya penyelesaian penyusunan anggaran 2010 telah memasuki babak akhir. Berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR-RI pada tanggal 17 September 2009 telah disepakati alokasi pagu definitif APBN 2010 bagi K/L sebesar Rp340,1 triliun atau naik sebesar Rp12,5 triliun dibanding pagu sementara sebesar Rp327,5 triliun.

Atas dasar kesepakatan tersebut Menteri Keuangan telah mengeluarkan SE No:SE-2679/MK.02/2009 tanggal 24 September 2009 tentang Pagu Definitif K/L Tahun 2010 (SE-Terlampir). Dalam SE tersebut Menteri Keuangan memberikan rambu-rambu sebagai berikut :

Dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pagu tidak diperkenankan melakukan pengurangan/pergeseran terhadap kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tertuang dalam fungsi pendidikan untuk kegiatan selain fungsi pendidikan di luar pendidikan kedinasan
Kegiatan prioritas nasional yang tercantum dalam RKP 2010
Kegiatan yang secara langsung dapat mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan UKM
Pembayaran Gaji
Pembayaran operasional dan pemeliharaan perkantoran minimum
Belanja yang bersumber dari PNBP
Belanja yang bersumber dari PHLN, Pinjaman Dalam Negeri, dan Rupiah Murni Pendampingnya, serta sudah ada Loan Agreement dan bersifat mengikat

Kegiatan yang harus ada ketersediaan dananya dalam RKA-KL 2010 :

Belanja Pegawai (gaji, dan tunjangan yang melekat dg gaji), gaji ke-13 dan kenaikan gaji 5%
Uang makan PNS, lauk pauk TNI/Polri, bahan makanan tahanan/napi
Langganan daya dan jasa
Belanja pemeliharaan barang milik negara
Kegiatan multiyears project
Kebutuhan dana pendamping
Uang lembur dan makan untuk pekerjaan yang tidak dapat ditunda penyelesaiannya

Sedangkan kegiatan yang dibatasi untuk Tahun Anggaran 2010 adalah :

Penyelenggaraan rapat, seminar, pertemuan dan lokakarya
Pemasangan telepon baru, kecuali untuk satker baru
Pembangunan gedung yang tidak langsung menunjang Tupoksi
Pengadaan kendaraan
Perjalanan dinas dalam maupun luar negeri
Pengeluaran lain-lain yang sejenis

Jadwal Penyelesaian RKA-KL :

RKA-KL yang diserahkan ke DJA merupakan RKA-KL yang telah disepakati dengan DPR RI
Paling Lambat tanggal 2 Oktober 2009 RKLA-KL yang telah disepakati dengan DPR RI diserahkan ke Departemen Keuangan c.q. DJA
K/L yang tidak dapat menyerahkan RKA-KL tepat waktunya maka anggaran yang dialokasikan tidak dapat tercantum dalam Perpres Rincian APBN

Dengan keluarnya Surat Edaran ini diharapkan K/L dapat segera menindaklanjuti, sehingga jadwal penelaahan RKA-KL dan penyelesaian DIPA dapat tepat waktu. (TS)

Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia

sumber : http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=684

RENCANA PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN RKA - KL DAN DIPA POLDA KALBAR TA. 2010 PAGU DEFINITIF

2009-09-25T17:04:00.005+07:00

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Meninjau daripada rujukan - rujukan sebagaimana terlarik dibawah ini :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor : 80 / PMK.05 / 2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga TA. 2008.
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE - 2679 /MK.02/2009 tanggal 24 September 2009 tentang Pagu Definitif Kementrian Negara / lembaga Tahun 2010.
Peraturan Dirjen Anggaran Depkeu R.I nomor : Per - 01 / AG / 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus.
Surat Derenbang Kapolri No.Pol : B / 354 / IX / 2009 / Sderenbang tanggal 25 September 2009 tentang Rencana Penyelenggaraan Penyusunan RKA - KL / DIPA TA. 2010 Pagu Definitif.

Sehubungan dengan deretan rujukan tersebut diatas diinformasikan kepada seluruh Satker jajaran Polda Kalbar Bahwa Pada tanggal 29 September s/d 01 Oktober 2009 akan dilaksanakan Rakernis Penyusunan Pagu Definitif TA. 2010 Polri dengan mengambil tempat di Lido Lakes Resort , Sukabumi , Jawa Barat. Dengan dilanjutkan kegiatan Penelaahan RKA - KL dan DIPA Polda Jajaran TA. 2010 bersama Dirjen Anggaran Depkeu R.I di Jakarta tanggal 2 s/d 3 Oktober 2009.

Berkaitan dengan informasi tergelar diatas diharapkan kepada Masing - masing Satker Jajaran Polda Kalbar dimana telah dialokasikan pagu Sementara TA. 2010 bagi yang belum mengumpulkan hasil penyusunan TOR dan RAB yang telah diperintahkan sebagaimana pada acara penyusunan database belanja pegawai pada bulan September 2009 di SPN Pontianak.

TOR dan RAB dimaksud akan digunakan sebagai bahan dalam rangka pembahasan / penelaahan RKA -KL /DIPA Polda Kalbar TA. 2010 bersama Dirjen Anggaran III Depkeu R.I dan apabila kelengkapan dimaksud belum dapat dilengkapi akan dicantumkan tanda blokir pada anggaran masing - masing Satker dimana akan dapat menghambat penarikan anggaran pada Satker dimaksud.

TOR dan RAB agar diserahkan dalam bentuk Soft copy ( CD /Flashdisk ) dan Hard Copy ( Print Out ) sebanyak 3 rangkap kepada Staf Operator Aplikasi RKA - KL / DIPA atau Penanggung Jawab / pendamping masing - 2 Satker paling lambat tanggal 30 September 2009.

contac person sekretariat Biro Renbang ; Penda Dody : 081218894666

Demikian untuk menjadi periksa.

KELUARGA BESAR BIRO RENBANG POLDA KALBAR MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1430 H

2009-09-17T08:03:00.002+07:00

Lihat Kartu Ucapan Lainnya
(KapanLagi.com)

Reformasi Anggaran Dilatarbelakangi Dua Hal

2009-09-14T08:21:00.000+07:00

JAKARTA - Ada dua hal yang melatarbelakangi perlunya reformasi sistem anggaran negara.

Pertama, didasarkan hasil evaluasi sistem anggaran negara yang diterapkan lebih dari 30 tahun atau dual budget system yang diidentifikasi terdapat kelemahan, yaitu kurangnya disiplin anggaran di mana ada dua sistem anggaran yang pengelolaannya terpisah.

"Kurang menunjukkan adanya jaminan kesinambungan fiskal yang disebabkan oleh sistem anggaran yang diterapkan bersifat single year dan zero based budgeting, kurangnya transparansi, kurangnya tingkat efisiensi, dan kurangnya akuntabilitas," ungkap Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Anny Ratnawati, dalam diskusi bersama wartawan, di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis, (10/9/2009).

Kedua, sejalan dengan perkembangan ilmu manajemen keuangan modern sistem anggaran negara Indonesia sudah sepatutnya dilakukan reformasi mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik yang secara internasional digunakan.

Adapun dasar hukum pelaksanaan reformasi sistem anggaran negara di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Tujuan utama dari reformasi sistem anggaran negara meliputi dua hal pokok, yakni meningkatkan good goovernance pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan akuntabilitas.

Terdapat tiga ruang lingkup agenda reformasi sistem anggaran negara, yaitu menyempurnakan sistem penganggaran dengan pendekatan berupa penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Yang kedua, menyempurnakan klasifikasi belanja negara baik fungsi, organisasi, dan ekonomi.

Selain itu, ketiga, menyempurnakan dokumentasi anggaran, di mana untuk perencanaan penganggaran setiap K/L diwajibkan menyusun RKA-KL dan untuk pelaksanaan anggaran setiap K/L wajib menyusun DIPA.

Sebelumnya, jelasnya, sistem anggaran negara mulai diterapkan pertama kali tahun 2005, di mana yang menjadi fokus adalah penganggaran terpadu dengan menggabungkan anggaran rutin dan anggaran pembangunan menjadi satu kesatuan.

"Yang paling berat bagaimana mengubah mindset dan paradigma para pengelola keuangan yang ada sekarang ini," katanya.

Mengingat paradigma yang ada saat ini di seluruh K/L bagaimana caranya mendapat alokasi anggaran yang sebesar-besarnya tanpa dikaitkan dengan target kinerja yang dihasilkan. (ade)

http://economy.okezone.com/

Sosialisasi PP 29 Th 2009 Denda Atas Keterlambatan PNBP

2009-09-14T08:18:00.002+07:00

SOSIALISASI PP No. 29 TAHUN 2009 : DENDA ATAS KETERLAMBATAN PNBP

"Pengenaan denda atas keterlambatan PNBP bukan merupakan suatu target oriented tapi merupakan sarana peningkatan kepatuhan."

Demikian disampaikan oleh Bapak Mudjo Suwarno, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjawab pertanyaan dari peserta sosialisasi yang berasal dari BPKP dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 di hotel Mercure Ancol Convention Center. Kegiatan sosialisasi PP No. 29 Tahun 2009 ini merupakan salah satu kegiatan diseminasi peraturan perundangan di bidang PNBP yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (khususnya Direktorat PNBP) pada tahun 2009.

Sosialisasi dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Anggaran selaku Keynote Speaker sekaligus mewakili Dirjen Anggaran, Direktur PNBP selaku narasumber (Pembicara I), Direktur Piutang Negara, Sekretaris Ditjen Pos dan Telekomunikasi, Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi, wakil-wakil dari masing-masing Direktorat di lingkungan Ditjen Anggaran, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Perhubungan, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara BUMN serta wakil-wakil dari Asosiasi Wajib Bayar di sektor pertambangan, kehutanan dan telekomunikasi.

Dalam laporannya, Kasubdit Data dan Dukungan Teknis PNBP selaku Ketua Pelaksana Panitia Sosialisasi menyampaikan bahwa sosialisasi diselenggarakan dalam rangka peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap ketentuan-ketentuan di bidang PNBP khususnya terhadap PP No. 29 Tahun 2009 yang baru ditetapkan pada tahun 2009. Selain itu, sosialisasi juga dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari perwakilan Kementerian Negara/Lembaga dan Asosiasi Wajib Bayar atas pengelolaan PNBP khususnya PNBP yang bersifat self assesment.

Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Ibu Ari Wahyuni, Sekretaris Ditjen Anggaran. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kontribusi PNBP sebagai bagian dari pendapatan negara dan hibah semakin meningkat sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengumpulan PNBP melalui partisipasi dari seluruh pihak. Pemerintah juga telah menerbitkan lima buah PP sebagai amanat dari UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, yaitu (i) PP No. 22 Tahun 1997, (ii) PP No. 73 Tahun 1999, (iii) PP No. 1 Tahun 2004, (iv) PP No. 22 Tahun 2005, dan terakhir (v) PP No. 29 Tahun 2009.

Sekretaris Ditjen Anggaran juga menyampaikan bahwa PP No. 29 Tahun 2009 secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut :
a. mekanisme penentuan jumlah PNBP;
b. mekanisme pembayaran PNBP yang terutang berikut sanksinya;
c. mekanisme penagihan, pemungutan dan penyetoran PNBP yang terutang.

Sementara itu, Direktur PNBP sebagai narasumber menjelaskan masalah PNBP. Pertama, ketentuan umum di bidang PNBP (pengaturan dalam UU No. 20 Tahun 1997), antara lain definisi PNBP, jenis dan tarif PNBP diatur dengan UU/PP, ketentuan bahwa PNBP harus disetor langsung ke kas negara dan dikelola dengan mekanisme APBN, kewajiban pemungutan PNBP, rencana dan pelaporan PNBP, penggunaan sebagian dana PNBP, pemeriksaan PNBP dan ancaman pidana atas tidak dilaksanakannya ketentuan di bidang PNBP.

Dan kedua, Tatacara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang Terutang (pengaturan dalam PP No. 29 Tahun 2009), antara lain definisi PNBP yang terutang, kapan PNBP menjadi terutang, cara menentukan jumlah PNBP yang terutang, tarif perhitungan PNBP yang terutang, pembayaran PNBP yang terutang, kekurangan pembayaran, penyetoran dan pelaporan, kelebihan pembayaran, penundaan pengangsuran, pemeriksaan, penagihan pemungutan dan penyetoran PNBP yang terutang dan peninjauan kembali.

Dalam sesi tanya jawab yang di pandu oleh Kasubdit Penerimaan Kementerian SDA Non Migas dan Kasubdit Penerimaan Non Kementerian para peserta antusias mengajukan pertanyaan. Antara lain pertanyaan wakil dari BPKP terkait alasan pengenaan denda atas kekurangan/keterlambatan pembayaran dihitung dengan bunga berbunga (majemuk) bukan bunga dari pokok saja dan pertanyaan wakil dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia apakah kelambatan pembayaran yang disebabkan oleh adanya kelambatan dalam sistem pencatatan perbankan juga pantas dikenakan denda.

Sumber : http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=679

Pemerintah Janji Naikkan Gaji PNS Standar Depkeu

2009-09-08T16:20:00.001+07:00

JAKARTA. Angin surga buat para pegawai negeri sipil (PNS) diembuskan dari Bappenas. Saat ini lembaga perencanaan itu sedang menyiapkan kerangka reformasi pegawai, PNS, TNI dan Polri. Salah satu program reformasi yang disiapkan adalah pemberian remunerasi kepada seluruh pengawai pemerintah.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta mengatakan hal tersebut usai penyampaian pedoman penyusunan rencana strategis kementrian dan lembaga.

"Pada 2010 kita sudah menyiapkan kerangka reformasi pegawai, PNS, TNI/ polri. Di dalamnya ada konten peningkatan kesejahteraan pegawai dan ini akan memberikan dampak pada penghasilan PNS, TNI/ polri," katanya.

Ia menambahkan, salah satu upaya peningkatan kesejahteraan yang dijanjikan pemerintah adalah pemberian remunerasi yang diharapkan bisa dilakukan secara bertahap pada 2010, 2011 dan 2012. "Jadi pasti ada peningkatan pendapatan kesejahteraan PNS," katanya.

Besaran remunerasi yang akan diberikan akan didasarkan (baseline) remunerasi yang diberikan kepada pegawai Departemen Keuangan. Sampai saat ini beberapa lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA) belum memenuhi baseline depkeu.

Uji Agung Santosa (www.kontan.co.id)

Sumber : http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=670

RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN REVISI DIPA TA. 2009 ( BIRO PERSONEL, SPN POLDA KALBAR, BID DOKKES POLDA KALBAR, POLRES BENGKAYANG & POLRES SINTANG )

2009-09-03T10:04:00.003+07:00

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menilik rujukan sebagaimana tergelar dibawah ini :

Surat Menteri Keuagan RI Nomor : 0022.0 / 060.01.2 / XVI / 2009 tanggal 31 Desember 2008 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2009.
Surat Derenbang Kapolri No.Pol : B / 256 / VI / 2009 / Sderenbang tanggal 30 Juni 2009 tentang Penyampaian Persetujuan Revisi RKA - KL DIPA Polri TA. 2009.
Surat Dirjen Perbendaharaan Depkeu RI No : S - 4636/PB / 2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang Revisi SRAA Polri TA. 2009 No. 13 / 060.01 / 2009.
Surat Kapolda Kalbar No. Pol : B / 1782 / VIII / 2009 /Ro Renbang tanggal 27 Agustus 2009 tentang Permohonan Pengesahan Revisi DIPA Satker Polda Kalbar TA. 2009.
Telegram Kapolda Kalbar No. Pol : T / 139 / VIII / 2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Revisi DIPA Satker Polda Kalbar TA. 2009.

----- Sehubungan dengan konvoi rujukan tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi sistem aplikasi dalam rangka revisi DIPA Polda Kalbar TA. 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2009 pukul 08.00 Wib s/d selesai dengan mengambil tempat di Ruang Rapat Karo Renbang Polda Kalbar, Selaku pengarah kegiatan Karo Renbang dan dihadiri oleh 5 Satker ( Biro Personel, SPN Pontianak, Bid Dokkes Polda Kalbar, Polres Sintang & Polres Bengkayang ) beserta seluruh Kabag dan Kasubbag pada Biro Renbang Polda Kalbar.

----- Demikian untuk menjadi maklum

Dokumentasi

KASUBBAG REN DAN OPERATOR PERHATIKAN TANGGAL PELAKSANAANNYA..KEGIATAN KITA...klik pada gambar untuk perbesar

2009-08-14T14:36:00.004+07:00

ASISTENSI PENYUSUNAN APLIKASI BELANJA PEGAWAI TA. 2010 POLDA KALBAR DAN SATKER JAJARAN

2009-08-06T12:12:00.007+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Menengok rujukan sebagaimana terderet dibawah ini :

Surat Menkeu R.I No : 0022.0/060-01.2/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Pengesahan DIPA Polda Kalbar TA. 2009.
Surat Derenbang Kapolri No.Pol : B / 263/ VII / 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Rencana Penyelenggaraan Rakernis Penyusunan RKA - KL / DIPA Polri Pagu Sementara TA. 2010.
Surat Perintah Kapolda Kalbar No. Pol : Sprin / 658 / VII / 2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Perintah Mengikuti Rakernis Penyusunan RKA - KL dan DIPA Polri Pagu Sementara TA. 2010 di Green Hills Resort Cipanas, Puncak, Kab. Cianjur, Jabar.
Evaluasi Hasil Penyusunan RKA - KL TA. 2010 Pagu Sementara Polda Kalbar oleh Tim Aplikasi Penganggaran Mabes Polri pada rapat tanggak 17 Juli 2009 di Wisma PKBI Jln. Hang Jebat III, Jakarta Selatan.
Surat Telegram Kapolda Kalbar No. Pol : ST / 469 / VII / 2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Pembaharuan Sistem Aplikasi Penganggaran ( RKA - KL & DIPA ) TA. 2010.

Sehubungan dengan melihat deretan rujukan terpapar diatas diharapkan Perwira Perencana Satker Maplda dan Kasubbag Ren Satwil serta 2 personel operator ( aplikasi belanja pegawai & rutin ) aplikasi RKA - KL Satker jajaran Polda Kalbar segera mempersiapkan diri dan materi guna melaksanakan kegiatan penyusunan database aplikasi belanja pegawai guna menyambut terbitnya Pagu definitif Polda Kalbar dan Jajaran TA. 2010.

Adapun kesiapan yang perlu diperhatikan guna kelancaran kegiatan dimaksud agar masing - masing Satker :

Mempersiapkan data KU-106 dan KU - 107 ( referensi penyusunan belanja pegawai masing - masing Satker )
Laptop ( minimal 2 unit ) ---> belanja rutin dan pegawai.
Printer ( minimal masing - masing 1 unit )
Konektor Listrik
RKA - KL Pagu Indikatif TA. 2010 masing - masing Satker.

Pelaksanaan kegiatan direncakan mengambil tempat di SPN Pontianak Polda Kalbar pada tanggal 10 s/d 12 Agustus 2009 dimulai pukul 08.00 s/d selesai ( kelengkapan administrasi kegiatan belum ditanda tangani..selanjutnya menunggu perintah )

Demikian untuk menjadi maklum..

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN ASISTENSI

SATKER JAJARAN DIPERSILAHKAN BONGKAR APLIKASI BELANJA PEGAWAI RKA - KL VERSI 6.0 DEPKEU R.I

2009-07-29T14:08:00.006+07:00

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan menilik rujukan sebagaimana tercantum dibawah ini :

Surat Edaran Menteri Keuangan R.I nomor : SE -1927/MK.02/2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang Pagu Sementara Kementrian Negara / Lembaga Negara Tahun 2010.
Surat Derenbang Kapolri No. Pol : B / 263 / VII / 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Rencana Penyelenggaraan Rakernis Penyusunan RKA - KL / DIPA Polri Pagu Sementara TA. 2010.
Surat Perintah Kapolda Kalbar No. Pol : Sprin / 658 / VII / 2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Perintah Mengikuti Kegiatan Rakernis Penyusunan RKA - KL / DIPA Pagu Sementara TA. 2010 di Green Hill Resort Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat.
Nota Dinas Karo Renbang kepada Kapolda Kalbar No. Pol : B / ND - 174 / VII / 2009 / Ro Renbang Tanggal 21 Juli 2009 tentang Laporan Pelaksanaan Tugas Mengikuti Rakernis Penyusunan RKA - KL Pagu Sementara Polda Kalbar TA. 2010.

Sehubungan dengan deretan rujukan tersebut diatas bersama ini diinformasikan kepada Satker bahwa Hasil rapat evaluasi penyusunan pagu sementara Polri TA. 2010 di Cipanas Jawa Barat, Khususnya Polda Kalbar terdapat beberapa kekeliruan yang mendasar yakni :

Banyaknya data belanja pegawai Satker jajaran Polda Kalbar yang belum disesuaikan dengan KU - 107 Satker.
Kesalahan pengisian tunjangan khususnya Bhabinkamtibmas yang seharusnya dilingkungan Mapolda tidak ada, Satker Reskrim, Lantas dan Samapta memasukkan tunjangan Bhabinkamtibmas.
Masih kosong data tunjangan Kompensasi Petugas Persandian dari Dit Intelkam maupun Poltabes / Polres jajaran.

Sebagai rekomendasi dari hasil evaluasi diatas untuk segera mengambil langkah - langkah sebagai berikut :

Segera laksanakan pengisian aplikasi belanja pegawai Satker ( aplikasi RKA - KL versi 6.0 Depkeu R.I ) dengan mendasari kondisi riil sebagaimana tertera dalam KU - 107 Satker.
Periksa Satu per satu data gaji Pokok Personel Polri dan PNS dikarenakan terjadi perubahan database gaji pokok 2009.
Untuk operator yang mengalami kendala segera melaporkan kepada Kasatker untuk ditindaklanjuti melalui surat permohonan asistensi Penyusunan belanja Pegawai Aplikasi RKA - KL Versi 6.0 Depkeu R.I ( Karena bersifat praktek / langsung ).
Agar segera mengirimkan kembali data hasil perbaikan kepada Tim aplikasi RKA - KL Polda Kalbar ( Sekretariat Biro Renbang / Bag Rendalpro ) untuk memperoleh koreksi secara detail guna akurasi data DIPA Polda Kalbar TA. 2010.
Untuk master aplikasi beserta back up data RKA - KL dapat diambil dibawah ini.

Unduh master aplikasi RKA - KL versi 6.0 Depkeu R.I :

Master KLIK DISINI
Data belanja pegawai yang harus diperbaiki. KLIK DISINI
Runtime pada Master Kelupaan..Silahkan ambil DISINI

Demikian untuk menjadi periksa dan tindaklanjutnya..

REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ( KONSEP BARU RKA - KL )

2009-07-25T18:38:00.002+07:00

HASIL PENYUSUNAN TIM PENYUSUN ANGGARAN POLDA KALBAR RKA - KL TA. 2010

2009-07-25T17:31:00.002+07:00

Assalamu'alaikum Wr.Wb.....dipersilahkan untuk menikmati paparannya..suwun

Arahan Kepada Kasatker

View more presentations from RENBANG.

PESANAN BAPAK KOMBES POL Drs. M. HUSNI THAMRIN

2009-06-23T17:39:00.002+07:00

Assamu'alaikum Wr. Wb

Mohon ijin bapak...aplikasi pesanan bapak untuk dapat diambil dipersilahkan KLIK DISINI

Terima Kasih..bapak